Berita Viral

Pro Kontra Dedi Mulyadi Masukkan Siswa ke Barak: Dilaporkan ke Komnas HAM, Menteri HAM Malah Dukung

Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memasukkan siswa nakal ke dalam barak militer menuai pro dan kontra. Dilaporkan ke Komnas HAM.

Kolase Kompas.com dan youtube KDM
SISWA MASUK BARAK - (kanan) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat mengunjungi tempat pembinaan siswa bermasalah di barak militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Purwakarta, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). Kebijakan Dedi ini menuai pro dan kontra. 

Pertama, makna dari pendidikan.

Menurutnya, mantan Bupati Purwakarta itu tidak paham akan definisi pendidikan seperti apa.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan."

"Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk."

"Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," pungkas Adhel Setiawan.

"Permasalahan kenakalan remaja menurut kami sebagai orang tua siswa, kenakalan siswa karena mereka tidak didengar permasalahan mereka, dan itu tugas guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan."

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Baca juga: Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, Bupati Jember Gus Fawait Tegas Larang Study Tour ke Luar Kota: Memberatkan

Kedua, Adhel mempertanyakan soal kurikulum yang dipakai militer untuk mendidik para siswa nakal.

Dia merasa ngeri saat mendengar cerita anak-anak tersebut menetap di barak militer dengan berbagai macam aturan.

"Ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi?"

"Buktinya kemarin saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakain baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," ujar Adhel.

Karenanya, Adhel pun mempertanyakan apakah ada jaminan anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik selama di militer.

"Apa ada jaminan dengan dibawa ke barak militer, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? kan enggak ada jaminan juga."

"Apalagi kurikulum untuk pendidikan militer tidak diuji tidak terbukti ampuh atau tidak. Kurikulum maupun metode yang baik untuk anak itu sudah lengkap diatur Kementerian Pendidikan."

"Jadi bukan memanusiakan manusia, tapi memiliterkan manusia," kata Adhel Setiawan.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved