Belum Selesai Polemik Pemakzulan Gibran oleh Sejumlah Purnawirawan TNI, Ijazahnya Kini Diragukan

SURYA.co.id - Belum selesai masalah pemakzulan Gibran Rakabuming oleh sejumlah purnawirawan TNI, kini ijazahnya diragukan.

Keraguan tentang Ijazha Gibran tersebut awalnya dilontarkan oleh purnawirawan jenderal bintang tiga.

Mantan Komandan Korps Marinir (Dankormar), Letjen TNI (Purn) Suharto.

Mengutip dari tayangan Suara Rakyat disiarkan YouTube iNews pada Selasa (6/5/2025), Letjen Suharto memiliki alasan tersendiri meragukan almamater Gibran.

Bahkan ia turut membawa-bawa anaknya yang lebih tua dari wapres menempuh pendidikan di sekolah yang sama dengan sulung Jokowi.

Demikian protesnya tersebut tak lain mengungkap dukungan atas usulan ratusan purnawirawan TNI dalam pemakzulan Gibran melalui MPR.

Baca juga: Beda Respons Jokowi, Prabowo Subianto dan Luhut Soal Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran

Pernyataannya yang menyinggung pendidikan Gibran adalah tatkala mencari ilmu di Australia.

“Gibran sangat jauh dengan anak saya. Tua anak saya. Katanya (Gibran) punya ijazah di UTS (University of Technology Sydney). Anak saya S-2 di UTS. Saya sampai coba (bilang) cari sana ada enggak nama itu? Tidak ada," tegasnya.

Selain itu, Letjen Suharto juga menyampaikan keinginan penggantian wakil presiden semata karena perhatiannya terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Suharto berpandangan, usulan tersebut didasari rasa sayang para purnawirawan kepada presiden.

“Kami usulkan dia (Gibran) untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo,” kata Suharto.

“Saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi Presiden.”

Suharto mengatakan sebenarnya dia sudah menyiapkan resume mengenai bagaimana kesalahan sampai-sampai Gibran bisa diangkat menjadi wapres. Namun, dia lupa membawanya ke acara itu.

Sebelumnya, Usul pemakzulan Gibran itu disampaikan ratusan purnawirawan TNI dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, (17/4/2025).

Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya Jenderal (Purn.) TNI Fachrul Razi, Jenderal (Purn.) TNI Tyasno Sudarto, Laksamana (Purn.) TNI Slamet Soebijanto, Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan, hingga Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno.

Ada delapan sikap yang telah disepakati Forum Purnawirawan TNI, yaitu sebagai berikut.

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelangsungan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

Baca juga: Sosok Silfester Matutina yang Tuding Purnawirawan TNI Pengusul Pemakzulan Gibran Itu Para Pecundang

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan Izin) di bawah masyarakat Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Belakangan, tidak semua purnawirawan TNI mendukung usul pemakzulan Gibran.

Kubu pro-pemerintah yang diwakili oleh pernyataan dari Plt. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn.) Komaruddin Simanjuntak, mengumumkan dukungannya terhadap program Prabowo-Gibran.

Hal ini sempat disampaikannya dalam sebuah acara yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (2/5/2025) lalu.

Komaruddin awalnya mengungkapkan hanya organisasi-organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi Purnawirawan TNI.

Tak hanya TNI, dia juga mengatakan tentang wadah bagi para pensiunan Polri yang resmi seperti Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).

“Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP,” ujar Komaruddin.

Ia juga menyoroti pentingnya kekompakan antara TNI dan Polri sebagai benteng terakhir perlindungan bangsa.

“Soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Untuk itu, konsolidasi di antara kedua institusi harus terus dilakukan,” katanya.

Respons Jokowi, Prabowo Subianto dan Luhut

Polemik sejumlah purnawirawan TNI mendesak pemakzulan Gibran menuai reaksi dari banyak pihak.

Termasuk Jokowi Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto hingga Luhut Pandjaitan.

Lantas, seperti apa respons mereka?

1. Jokowi

Jokowi mengatakan bahwa pemakzulan kepada putra sulungnya karena pencalonan yang menyalahi aturan merupakan tuduhan yang tidak mendasar.

Menurut dia, pencalonan Gibran sudah sesuai prosedur dan melalui banyak tahapan.

"Ya itu semua orang sudah tahu bahwa pak Presiden Prabowo Subianto dan pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum," tegas Jokowi, dikutip dari Kompas.com, Senin.

Jokowi juga mengatakan, wacana pemakzulan putra sulungnya adalah bagian dari dinamika demokrasi dan bentuk aspirasi masyarakat yang sah dilakukan.

"Sebuah aspirasi, sebuah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita," kata Jokowi.

Terkait tuduhan pelanggaran konstitusi, Jokowi menegaskan bahwa berbagai gugatan hukum sudah dilakukan dan prosesnya telah berlangsung secara terbuka.

Dia mengingatkan, proses pemakzulan seorang pejabat negara, termasuk wakil presiden, tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Mekanisme pemakzulan juga mesti melewati jalur konstitusional yang ketat, mulai dari MPR hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi lain, Jokowi turut menekankan bahwa konstitusi memberikan batasan dan panduan yang jelas mengenai alasan pemakzulan, seperti kasus korupsi dan tindakan tercela lainnya.

2. Prabowo Subianto

Diberitakan Kompas.com, Senin (5/5/2025), Prabowo bakal menemui purnawirawan TNI berkaitan dengan wacana pemakzulan Gibran dari jabatan wakil presiden RI. 

Hal itu diungkap oleh Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Dia mengatakan bahwa Prabowo sama sekali tidak masalah dengan usulan tersebut.

"Presiden sangat bijak, bahwa sesuaikan dengan jalur konstitusional saja, karena tidak bisa seorang Presiden menjawab seperti itu," ujar Dudung.

Bahkan, Dudung juga menyampaikan bahwa Prabowo terbuka peluang untuk bertemu dengan purnawirawan TNI yang menuntut pemakzulan Gibran.

Namun, belum diketahui kapan jadwal pertemuan itu akan dilakukan. Dia memastikan, pertemuan Prabowo dengan purnawirawan TNI itu akan dilakukan sesegera mungkin.

Sebelumnya, Prabowo melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa Presiden RI itu sangat menghormati apresiasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri.

Meski demikian, Prabowo juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika yang membagi pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

3. Luhut Pandjaitan

Selain Prabowo, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga buka suara terkait wacana pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden RI.

Luhut berkata, pihak-pihak yang meributkan wacana tersebut adalah orang-orang yang kampungan.

"Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Senin (5/5/2025).

Menurut dia, isu pemakzulan Gibran tidak begitu krusial, dia justru mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran di tengah kondisi global saat ini.

Luhut juga membantah bahwa pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I terkait dengan isu pemakzulan Gibran ini.

"Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu," kata dia.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id