Efisiensi Anggaran Pemerintah, Masyarakat Bisa Apa?

Oleh:

Rr Herini Siti Aisyah 
Guru Besar Hukum Keuangan Negara 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

Saat ini muncul keresahan ketika pemerintah mengumumkan efisiensi anggaran.

Efisiensi anggaran bukan sekadar kebijakan penghematan, melainkan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan negara mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tujuan utama dari kebijakan itu adalah mengurangi pemborosan anggaran, mendorong penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan dukungan terhadap program sosial prioritas

Beberapa dampak positif yang dapat diidentifikasi antara lain pengurangan pengeluaran yang bukan prioritas, pengetatan alokasi belanja produktif, efektivitas dan akuntabilitas fiskal, dan adanya peluang menambah dukungan sosial dan subsidi.

Meski demikian, dampak negatifnya akan muncul terutama jika diterapkan secara tergesa-gesa atau tanpa kajian mendalam. 

Beberapa hal yang perlu diwaspadai antara lain risiko penurunan kualitas pelayanan publik dan resistensi dari aparatur pemerintah terutama jika merasa hak atau kenyamanan kerja terganggu seperti pengurangan fasilitas perjalanan dinas atau insentif kegiatan.

Pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan kapasitas perencanaan dan pengawasan.

Jika tidak didampingi dengan pelatihan dan panduan teknis yang jelas, efisiensi anggaran bisa berujung pada belanja yang minim tetapi tidak berdampak.

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, baik di pusat (APBN) maupun daerah (APBD) membawa dampak langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan dari sisi pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi dari cara masyarakat menyikapi.

Masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan pembangunan dituntut menyesuaikan diri, tetap produktif, dan berperan aktif dalam proses transformasi menuju tata kelola keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. 

Masyarakat perlu bersikap terbuka dan cepat tanggap terhadap perubahan kebijakan yang mungkin terjadi.

Perubahan sering berimbas pada pengurangan beberapa layanan publik atau pengalihan alokasi anggaran.

Itu sebabnya, kemampuan beradaptasi menjadi sangat penting.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital seperti penggunaan aplikasi atau platform daring untuk akses layanan publik atau informasi terkait anggaran. 

Selain itu, masyarakat juga perlu memahami secara mendalam prioritas anggaran yang kini lebih terfokus pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

Pemahaman itu memungkinkan warga untuk lebih bijak dalam menyesuaikan ekspektasi dan mencari solusi kreatif.

Misalnya, jika beberapa fasilitas publik dikurangi, masyarakat bisa berinisiatif mengembangkan program berbasis komunitas atau mencari sumber daya alternatif.

Dengan demikian, meski ada keterbatasan dari sisi pemerintah, masyarakat bisa tetap berkembang dan menjaga produktivitas.

Program-program seperti UMKM, pelatihan keterampilan vokasi, serta dukungan terhadap sektor pertanian modern atau kewirausahaan, dapat menjadi jalan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Peluang mengembangkan usaha sendiri makin terbuka lebar.

Sikap itu akan mendorong masyarakat lebih mandiri dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial atau subsidi yang bersifat sementara.

Dengan semangat kewirausahaan, tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga pemberi solusi bagi masalah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing lokal.

Terlibat dalam Pembangunan Lokal

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran akan membawa dampak positif jika masyarakat berperan aktif dalam pembangunan lokal.

Pastikan anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

Salah satu cara yang efektif adalah dengan berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum untuk merencanakan pembangunan daerah berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. 

Selain itu, partisipasi aktif dalam pengawasan anggaran desa atau daerah dan kegiatan gotong royong dalam pembangunan berbasis komunitas juga menjadi langkah konkret agar tidak mengorbankan program-program yang vital bagi masyarakat.

Masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama dalam memastikan setiap alokasi anggaran dapat memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jangan lupa, masyarakat berhak menilai kebijakan pemerintah, terutama jika ada indikasi ketimpangan atau penyimpangan.

Namun, kritik hendaknya disampaikan dengan cara yang membangun, bukan sekadar mengkritik tanpa solusi.

Manfaatkan berbagai saluran untuk menyampaikan aspirasi, seperti forum diskusi publik atau melalui media sosial yang positif dan produktif.

Masyarakat juga dapat melibatkan lembaga pengawasan independen seperti Ombudsman atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. 

Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah juga bisa menjadi momentum untuk lebih bijak mengelola keuangan pribadi.

Sebaiknya menghindari pola konsumsi yang berlebihan dan lebih berfokus pada pengelolaan keuangan rumah tangga yang cerdas, seperti menabung dan berinvestasi pada hal-hal yang produktif.

Pendidikan finansial yang lebih baik akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, memungkinkan untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang mungkin lebih sulit akibat keterbatasan anggaran pemerintah. 

Selain itu, masyarakat juga bisa lebih fokus pada investasi pada sektor-sektor yang berpotensi memberikan hasil jangka panjang, seperti pendidikan anak dan pengembangan usaha kecil. Ini tidak hanya menguntungkan masyarakat  secara pribadi, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Efisiensi bertujuan mengurangi pemborosan, mengalokasikan dana dengan lebih tepat sasaran, dan memperkuat ketahanan fiskal, mempercepat pemulihan ekonomi, serta mendanai program-program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran juga memiliki potensi dampak negatif jika tidak diterapkan dengan hati-hati.

Perlu dijaga efisiensi anggaran jangan sampai berakibat pada penurunan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang bijak dan terukur. 

Masyarakat berperan penting dengan sikap yang adaptif, proaktif, dan kolaboratif.

Masyarakat perlu didorong agar dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari efisiensi anggaran, seperti peningkatan kemandirian ekonomi, partisipasi dalam pembangunan lokal, dan pengelolaan keuangan pribadi yang bijak.

Efisiensi anggaran, jika dikelola dengan baik, dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi serta berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan.