Program 100 Hari Kerja, Pemkab Mojokerto Gelontor Rp 66 M untuk Pemerataan Layanan Kesehatan Gratis

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Pemkab Mojokerto menggelontorkan anggaran senilai Rp 66 miliar untuk mewujudkan pemerataan layanan kesehatan masyarakat melalui kepesertaan aktif BPJS Kesehatan.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albaraa atau Gus Barra, menyebut anggaran ini demi menjamin kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Mojokerto terpenuhi, dalam mengakses fasilitas kesehatan gratis.

Dalam sambutannya di acara Launching UHC (Universal Health Coverage) Prioritas bersama BPJS Kesehatan, Bupati Mojokerto Gus Barra mengatakan, anggaran untuk mencapai UHC Prioritas dari APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2025, mencapai Rp 66 miliar.

Launching UHC (Universal Health Coverage) Prioritas bersama BPJS Kesehatan ini, adalah bagian dari program 100 hari kerja Bupati Mojokerto periode 2025-2030.

"Nilai anggarannya memang fantastis, tapi bukan soal nilai anggarannya. Karena yang terpenting adalah bagaimana layanan dasar masyarakat Kabupaten Mojokerto terpenuhi, ketika mereka sakit sudah tidak memikirkan biaya," ucap Gus Barra saat launching UHC Prioritas di Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto, Rabu (9/4/2025).

Ia mengungkapkan launching UHC Prioritas merupakan komitmen Pemda dalam percepatan mewujudkan pemerataan layanan kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Capaian UHC Prioritas Kabupaten Mojokerto, dengan cakupan 1.141.807 atau 98,76 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto 1.156.144 jiwa.

Artinya masih kurang sekitar 1,24 persen untuk mencapai UHC 100 persen.

Sedangkan, kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 80,81 persen atau 934.256 peserta aktif.

"Artinya, sudah 80, 81 persen atau 934.256 penduduk Kabupaten Mojokerto terjamin fasilitas kesehatan," ungkap Bupati Mojokerto ke-31 tersebut.

Menurut Gus Barra, program 100 hari kerja Bupati Mojokerto di sektor kesehatan, dipastikan tepat sasaran dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena dengan capaian UHC Prioritas maka, saat pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan akan langsung aktif.

"Sehingga masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sakit, cukup menunjukkan KTP ketika berobat di faskes puskesmas maupun rumah sakit setempat. Ini adalah bagian dari kepedulian kita untuk masyarakat," cetusnya.

Ia mengungkapkan tidak butuh waktu lama dalam pemerintah baru untuk mewujudkan pemerataan layanan kesehatan masyarakat dengan BPJS Kesehatan.

Pemda bersama Banggar DPRD Kabupaten Mojokerto, melakukan percepatan dalam pergeseran efisensi anggaran salah satunya kembali mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang sebelumnya non aktif.

Pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan itu ditanggung penuh dari APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2025, melalui pembiayaan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) dan lainnya.

Sebab, Pemda berkewajiban menjamin masyarakat dalam mengakses dan, mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya alias gratis dicover BPJS Kesehatan.

"Jangan ada diskriminasi pelayanan terutama pasien BPJS Kesehatan, di faskes puskesmas maupun rumah sakit. Saya pastikan itu, jika ada masyarakat yang mengeluhkan layanan di faskes  segera melapor, akan segera kita datangi dan kita tindak," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Gus Barra juga menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Kesehatan kepada 18 perwakilan dari seluruh Kecamatan se- Kabupaten Mojokerto.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengapresiasi Pemkab Mojokerto atas capaian UHC Prioritas.

Keunggulan UHC Prioritas adalah kepesertaan BPJS Kesehatan (PBI) yang iurannya dibayar oleh Pemda bisa langsung aktif saat didaftarkan tanpa menunggu sekitar dua pekan.

Masyarakat cukup mendatangi puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat, apabila status kepesertaannya tidak aktif karena menunggak bisa langsung aktif yang didaftarkan PBI JK.

"Jadi tidak ada kendala untuk masyarakat yang tidak mampu saat mengakses layanan kesehatan, karena kepesertaan BPJS Kesehatan bisa langsung aktif. Pada dasarnya JKN ini, semua penyakit sesuai indikasi medis dari dokter itu semuanya dicover. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membayar kembali, kecuali atas permintaan peserta sendiri" pungkasnya.

Dirinya menyebut, kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Mojokerto khususnya mandiri dapat terpenuhi terutama perusahaan yang wajib menanggung iuran layanan kesehatan tersebut.

"Bagi masyarakat yang mampu sehingga tergerak untuk mandiri (BPJS Kesehatan) khususnya perusahaan yang wajib memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerjanya. Jangan sampai yang mampu membebani Pemda, karena itu tanggung jawab pemberi kerja," tandasnya.

Peserta JKN di Kabupaten Mojokerto Per April tahun 2025:
1. PBI JK peserta terdaftar sebanyak 429.568
2. PBPU Pemda peserta terdaftar sebanyak 191.414
3. PBPU peserta terdaftar 222.638
4. PPU BU peserta terdaftar 219.054
5. PPU PN peserta terdaftar 58.058
6. BP peserta terdaftar 21.043

Total kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto seekitar 1.141.807, dengan peserta aktif 934.256 atau 80,81 persen