Harmoni Pemkot dan DPRD Surabaya Tentukan Arah Pembangunan, Tetapkan Rancangan Awal RPJMD 2025-2030

DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah menetapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: irwan sy
nuraini faiq/surya.co.id
RPJMD - DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya menetapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (9/4/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Adi Sutarwijono bersama Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah, Bahtiyar Rifai, dan Arif Fathoni. Hadir pula Wali Kota Eri Cahyadi, anggota DPRD Surabaya, dan para pejabat Pemkot Surabaya. 

"Termasuk masalah parkir. Ini akan dikupas.  Begitu juga seluruh persoalan akan dibahas dalam Pansus Raperda RPJMD," tuturnya.

Terkait timeline, politisi alumnus Unair ini menyebutkan bahwa dalam waktu beberapa bulan ke depan akan diselesaikan.

Diperkirakan bulan Agustus seluruhnya akan tuntas.

"Kami sepakati sekitar bulan Agustus sehingga kita bisa memiliki Raperda RPJMD 2025-2029, di mana nantinya, itu akan dijadikan acuan arah pembangunan Kota Surabaya," tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa poin-poin dalam RPJMD ini menentukan misi Kota Surabaya yang sebenarnya.

"Apa yang kita lakukan, karena itu sesuai dengan visi misi kita, yaitu transformasi Kota Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan," tutur Eri.

Isu Strategis
Sebelumnya, DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar rapat pembahasan dan kesepakatan, terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono bersama Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah, Bahtiyar Rifai, Arif Fathoni, dan dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, anggota DPRD Surabaya, dan para pejabat Pemkot Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat isu-isu strategis yang dibahas, seperti pembangunan infrastruktur, Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pendidikan.

Isu-isu tersebut merupakan usulan yang disampaikan masyarakat terkait infrastruktur jalan, penanganan banjir, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan pembangunan sekolah.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved