Rekam Jejak Dodi Ahmad, Ketua PHRI yang Ungkap Kerugian Besar Imbas Larangan Study Tour Dedi Mulyadi

Belum lagi, sopir-sopir bus pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan akibat tidak adanya permintaan study tour.

Dodi berharap, Dedi Mulyadi bisa mengikuti arahan pemerintah pusat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

"Menteri pendidikan mengatakan, tur jangan dilarang. Harusnya kalau memang keputusan menteri demikian, ya diikuti oleh gubernur juga," pungkas Dodi.

Pengusaha Travel Geruduk Kantor Disbudpar

Sebelumnya, sejumlah pengusaha travel menggeruduk kantor Disbudpar setempat untuk melayangkan protes terkait hal ini.

Mereka mengaku telah rugi besar akibat kebijakan tersebut.

Para pengusaha travel tersebut berasal dari wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).

Mereka mengaku mengalami kerugian besar akibat pembatalan massal perjalanan wisata pendidikan.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Tour and Travel (Gapitt) Cirebon, Nana Yohana menyatakan, bahwa kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Jawa Barat. 

Bahkan, banyak klien yang membatalkan rencana perjalanan mereka.

"Ya, kami ke sini (mendatangi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon) untuk mengkritisi larangan studi tour yang diimbau oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi," ujar Nana saat diwawancarai media di Kantor Disbudpar Kabupaten Cirebon, Senin (24/3/2025), melansir dari Tribun Jabar.

Menurutnya, larangan tersebut menyebabkan ratusan klien dari agen-agen travel di Ciayumajakuning membatalkan pesanan mereka.

"Banyak orderan kita yang akhirnya cancel karena ada statement dari KDM di medsos. Jadi, kita semua kena imbasnya," ucapnya.

Tidak hanya di Jawa Barat, efek domino juga terjadi di luar provinsi. 

Para wisatawan dari luar daerah membatalkan kunjungan ke Kabupaten Cirebon dan wilayah lain di Jabar.