Besaran Gaji Kades Klapanunggal yang Ditindak Dedi Mulyadi Usai Minta THR Rp 165 Juta ke Perusahaan

SURYA.co.id - Ternyata segini besaran gaji yang diterima Ade Endang Saripudin, Kades Klapanunggal yang ditindak tegas Dedi Mulyadi usai minta THR ke perusahaan.

Tak tanggung-tanggung, Ade meminta THR hingga Rp 165 juta.

AKibat perbuatannya itu, Ade bakal ditindak tegas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Lantas, berapa besaran gaji Kades Klapanunggal?

Gaji perangkat desa diatur di Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018.

Perangkat desa terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa.

Baca juga: Pantas Dedi Mulyadi Tetap Murka ke Kades Klapanunggal Minta THR Rp 165 Juta, Samakan dengan Preman

Gaji perangkat desa bersumber dari anggaran desa yang telah disalurkan pemerintah.

Gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2a.

Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati/Wali kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji Kepala Desa paling sedikit yaitu Rp2.426.640,00.

Atau sama dengan 120 persen dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2a.

Diketahui, Ade diduga meminta THR dan sejumlah dana lainnya dengan total Rp 165 juta kepada perusahaan di daerahnya.

Dalam surat yang tertanggal 12 Maret 2025 itu, Ade menyatakan bahwa permohonan THR diajukan sehubungan dengan perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah dan menekankan bahwa sumbangan tersebut bersifat sukarela.

"Kami sangat berharap Bapak/Ibu pimpinan perusahaan dapat berpartisipasi untuk membantu kami dalam memberikan tunjangan kepada perangkat dan aparatur di Desa Klapanunggal," tulis Ade dalam surat tersebut.

Di halaman terpisah, terdapat undangan untuk acara halalbihalal di Kantor Desa Klapanunggal yang dijadwalkan pada Jumat (21/3).

Ade juga bertindak sebagai ketua pelaksana acara tersebut.

Dalam rencana anggaran biaya untuk halalbihalal, tertera delapan item dengan total biaya mencapai Rp 165 juta, dengan rincian bingkisan senilai Rp 30 juta, uang saku atau THR sebesar Rp 100 juta, kain sarung Rp 20 juta, konsumsi Rp 5 juta.

Penceramah Rp 1,5 juta, pembaca ayat suci Al Quran Rp 1,5 juta, sewa sistem tata suara Rp 2 juta, dan biaya tak terduga Rp 5 juta. 

Setelah surat tersebut viral, Ade kemudian meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji untuk menarik kembali surat tersebut.

Dalam sebuah video pernyataan yang dirilis pada Minggu, ia mengakui kesalahannya dan berharap para pengusaha di Kabupaten Bogor dapat mengabaikan surat yang telah beredar tersebut.

"Saya mengakui kesalahan ini dan memohon maaf atas surat edaran yang meminta dana THR dari perusahaan."

"Saya akan menarik kembali surat imbauan tersebut dan sekali lagi memohon maaf kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman. Terima kasih," tutup Ade. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tindakan tersebut setara dengan perilaku preman dan harus ditindak secara hukum. 

"Perlakuan yang sama seharusnya diterapkan pada kepala desa ini seperti halnya pada preman di Bekasi yang ditindak tegas oleh polisi."

"Hal ini sudah jelas melanggar hukum, sehingga bukan hanya pembinaan yang diperlukan, tetapi tindakan tegas," ungkap Dedi, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com. 

Dedi juga menilai bahwa permohonan maaf dari Kades Klapanunggal yang kini telah viral tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. 

Menurutnya, langkah tegas harus diambil agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Ia menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa tersebut adalah pelanggaran instruksi gubernur dan tidak dapat dimaafkan. 

"Dari perspektif kewenangan, SK kepala desa dikeluarkan oleh bupati, sehingga bupati bertanggung jawab atas pembinaan kepala desa."

"Namun, kepala desa tersebut telah mengabaikan instruksi gubernur, yang merupakan kesalahan serius," jelasnya.

Selain Dedi Mulyadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga turun tangan menangani kasus tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, meminta Inspektorat Kabupaten Bogor menelusuri kabar viral itu.

Dia juga menyebut, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, sudah membuat edaran agar perangkat daerah dan ADN tidak meminta THR.

Terbaru, Rudy sudah memanggil Ade untuk meminta keterangan, Sabtu (29/3/2025).

Selain Ade, Rudy juga memanggil Camat Klapanunggal.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id