Pantesan Dedi Mulyadi Nekat Ikut Bersihkan Sampah hingga Bongkar Bangunan, Singgung Anggaran

SURYA.co.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap alasannya sering ikut turun membersihkan sampah hingga membongkar bangunan liar.

Padahal, Dedi Mulyadi adalah seorang gubernur dan tentunya punya banyak bawahan yang bisa mengerjakannya.

Aksinya itu rupanya menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kalangan. "Kang Dedi ngapain harus turun segala, ke sungai, kali, ke daerah yang dianggap kotor, tinggal nyuruh saja kalau gubernur mah," kata Dedi Minggu (16/3/2025), melansir dari Kompas.com.

Dedi menjelaskan, sebenarnya bisa saja tinggal menyuruh bawahannya.

Namun faktanya, kalau tidak turun langsung, tidak ada yang mau mengerjakan. 

"Problemnya di kita ini birokrasi itu hanya bekerja berdasarkan mata anggaran, judul anggaran. Kalau di judul tidak ada anggaran maka tidak dilakukan," tegas Dedi.

Dedi mengatakan, jika tidak ada anggaran membersihkan sampah, mengeruk sungai, maka tidak akan dikerjakan.

"Ada judulnya (anggaran) pun enggak dikerjakan apalagi enggak ada judul," ujarnya.

Ketika pembongkaran bangunan liar tidak ada anggaran, maka tidak akan dikerjakan.

Birokrat tidak akan berjalan membongkar bangunan liar atau yang berdiri di resapan air, kalau gubernur tidak berani beraksi.

"Harus nyerenteng," kata Dedi.

Aksi yang diawali Dedi, diharapkan menjadi sebuah kesadaran bahwa ada atau tidak ada anggaran, birokrat atau ASN harus bekerja.

"Kalau ngandelin (mengandalkan) ada judul (anggaran), enggak ada tuh judul anggaran hari ini adalah membongkar bangunan di Puncak, bongkar bangunan di Bekasi, enggak ada judulnya. Karena enggak ada judul, maka tugas pemimpin membuat judul," tegas Dedi.

Dipuji Wapres Gibran

Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menertibkan bangunan-bangunan di kawasan Puncak Bogor mendapat apresiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Tak tanggung-tanggung, Gibran mengungkap pujiannya kepada Dedi Mulyadi saat memberi sambutan di acara buka puasa bersama Kadin, di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Dalam pidato singkatnya Gibran menekankan beberapa hal penting untuk para pengusaha mengedepankan industri padat karya yang berorientasi pada ekspor.

Selain itu Gibran juga mengingatkan pentingnya mengedepankan aspek lingkungan.

“Tapi bapak ibu tentu dalam pelaksanaannya mengedepankan aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek keberlanjutannya. Karena sekali lagi bapak ibu dampak dari perubahan iklim ini ada di depan mata. Kekeringan, banjir dan kenaikan air laut adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata,” kata Gibran di tengah sambutannya. 

Gibran juga menampilkan foto-foto dampak banjir di Bekasi dan Sukabumi. 

"Saya mohon tantangannya di sini mencari titik keseimbangan.Kita genjot hilirisasi, tapi harus wajib menjaga lingkungan. Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam," katanya. 

Gibran lalu mengapresiasi kepala daerah, seperti bupati, wali kota, gubernur yang aktif menjaga lingkungan. 

"Terutama paling viral, Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) yang sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi," pujinya. 

Seperti diketahui, Dedi Mulyadi bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor.

Mereka adalah Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

Bahkan, untuk Hibisc Fantasy yang dibangun oleh perusahaan BUMD milik Pemprov Jabar bersama dengan konsorsium pengusaha, sudah dibongkar, untuk kemudian ditanami pohon kembali.  

Segel Resort hingga Lapangan Golf 

Sebelumnya, pada Kamis (13/3/2025), Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Penyegelan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

Beberapa lokasi yang disegel, diantaranya:

1. Golf dan Hotel Gunung Geulis Country Club

2. Summarecon

3. Bobocabin

4. Jelajah Handal Lintasan - glamping

5. Rainbow Hills Golf

6. PT Pinus Foresta Indonesia

7. CV Mega karya nugraha

8. PT Farm and Nature Rainbow

9. Citra Sentul City - Cluster Cardonay

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri LH Hanif Faisol menghentikan aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Plang tersebut berisi larangan untuk melakukan aktivitas apa pun di area tersebut.

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan menyatakan bahwa penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan aktivitas di lapangan.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujarnya.

Menurut Zulkifli, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah merusak ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Kondisi ini berkontribusi terhadap banjir dan longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

Ia menegaskan bahwa kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek.

Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," katanya.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," tambahnya. 

Sebelumnya, pada 2013, pembongkaran vila ilegal di Puncak telah dilakukan dengan melibatkan 600 personel.

Vila-vila tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan berdiri di atas lahan konservasi.

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak bangunan ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id