Ketuk Hati Dedi Mulyadi yang Larang Study Tour hingga Pengusaha Mengancam, Anggota DPD Turun Tangan

SURYA.co.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang sekolah menggelar study tour terus menjadi polemik. 

Setelah ditentang para pengusaha travel dan Ikatan Perusahaan Bus Oto Bandung (IPOBA), kali ini senator DPD RI Dapil Jawa Tengah, Dr Abdul Kholik angkat bicara.

Abdul Kholik meminta agar Dedi Mulyadi membuka dialog dengan para pengusaha travel di Jawa Tengah.

Hal ini berkaitan dengan kebijakan melarang study tour bagi sekolah di Jawa Barat yang direspon oleh para pengusaha travel di Jateng yang tidak akan melayani rute perjalanan wisata ke Jabar.

Menurut Kholik,  jika tidak diselesaikan segera, maka akan berdampak pada sektor pariwisata di Jabar dan luar Jabar dan yang akan rugi adalah masyarakat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Dipuji Wapres Gibran Usai Bongkar Wisata Puncak, Kini Minta Kementerian LH Bawa Bechoe

"Saya mengetuk hati Pak Gubernur Jabar, KDM (Kang Dedi Mulyadi) segera membuka dialog dengan para agen perjalanan dan pelaku pariwisata di Jateng."

"Dialog tersebut diharapkan dapat melahirkan solusi yang menyelesaikannya."

"Sebab, apabila dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan."

"Akhirnya masyarakat Jawa Barat sendiri pun juga ikut dirugikan," kata Abdul Kholik dalam keterangan tertulis yang dikutip Tribunbanyumas.com (grup surya.co.id), Minggu (16/3/2025).

Kholik memahami maksud baik dari pelarangan studi tour oleh Gubernur Dedi Mulyadi tersebut.

Banyaknya penyalahgunaan acara studi tour, terutama menjadi program yang memberatkan para orang tua siswa sekolah.

Selain itu juga memang ada tendensi terjadi komersialisasi yang berlebihan sehingga aspek piknik lebih di kedepankan dari pada aspek studinya.

"Saya memang berharap pula adanya larangan dari Kang Dedi Mulyadi dapat menjadi semacam pembinaan."

"Sehingga nantinya ke depan studi tour akan diatur dan diawasi secara ketat."

"Tujuan studi nantinya pun akan bisa maksimal yakni sebagai ajang bagi para siswa untuk mengenal daerah."

"Ini misalnya tujuan destinasi studi tour menjadi kian terarah, serta lebih difokuskan bagi kebutuhan pendidikan seperti mengunjungi museum, tempat bersejarah, dan berbagai destinasi lain yang terkait dengan materi pembelajaran," ujarnya.

Selain itu, pengutamaan aspek keselamatan juga menjadi pembahasan dalam dialog antara Gubernur Jawa Barat dan para pengusaha travel Jawa Tengah.

Misalnya akan dilaksanakan audit kelayakan moda transportasi dan kru bus terlebih dahulu.

Jadi akan ada aturan, prosedur pengawasan, dan sanksi yang tegas kepada semua penyelenggara studi tour jika melanggarnya.

Akibatnya jaminan keselamatan para konsumen studi tour juga maskimal.

"Dengan demikian, studi tour akhirnya benar-benar dapat difungsikan sebagai sarana pembelajaran."

"Pada saat yang sama, baik pengusaha travel maupun masyarakat di Jawa Barat sekaligus mampu mendapatkan imbas ekonomi ketika bisnis di sektor pariwisata ternyata dapat juga berkembang dengan baik."

"Semuanya selamat, serta semua pihak pula diuntungkan," tandas Abdul Kholik. 

IPOBA Ancam PHK

Ketua Ikatan Perusahaan Bus Oto Bandung (IPOBA) Jawa Barat, Cipto Prasodjo, menyebut larangan study tour yang dibuat Dedi Mulyadi akan berdampak besar pada sektor pariwisata dan bisa menjadi Covid-19 kedua bagi para pelaku usaha.

Menurut Cipto, larangan study tour tidak hanya merugikan perusahaan otobus, tetapi juga berdampak pada hotel, restoran, tempat wisata, hingga UMKM yang menggantungkan penghasilannya pada kunjungan rombongan pelajar.

Baca juga: Sosok Kadispar Gunung Kidul yang Klaim Wisata Turun 70 Persen Dampak Dedi Mulyadi Larang Study Tour

"Kalau ini terjadi, maka ini menjadi Covid kedua bagi kami.

Larangan ini tidak hanya berdampak pada PO bus, tapi hotel, restoran, tempat wisata, UMKM dan lainnya. 

Jangan hilangkan study tour, tapi ubah polanya," kata Cipto dalam forum diskusi pelaku pariwisata Jabar, Selasa (11/3/2025), melansir dari Tribun Jabar.

Larangan itu juga bakal berdampak pada pengangguran.

"Jika dilarang, maka kemungkinan kami akan mengurangi jumlah bus kami, otomatis akan berdampak pada pengurangan sopir dan kondektur.

Maka akan ada beberapa keluarga yang akan kehilangan mata pencahariannya," ujar Cipto.

Ketua panitia diskusi, Abung Hendrayana, juga menyebut banyak agen travel yang 60-80 persen konsumennya berasal dari kegiatan study tour.

Jika larangan ini diterapkan, banyak pengusaha kecil yang terancam gulung tikar dan angka pengangguran akan meningkat drastis.

"Yang pasti kalau ini dilarang, akan menjadi Covid kedua selama lima tahun bagi kami. Kalau Covid 19 kan dampaknya dua tahun, tapi kalo larangan ini terjadi, maka sudah pasti akan mengalami covid selama lima tahun ke depan," katanya.

Para pelaku pariwisata Jawa Barat yang hadir dalam forum ini sepakat menolak kebijakan tersebut. Jika jalur audiensi tidak membuahkan hasil, mereka berencana melakukan aksi protes.

"Ini jadi masalah baru, kalau Jabar melarang study tour, maka provinsi lain juga tidak akan memberhentikan kunjungan ke Jawa Barat.

Prinsipnya kami menolak kebijakan Gubernur terkait larangan study tour. Jika jalur audiensi tidak bisa, akan dilakukan jalur aksi," katanya.

Baca juga: Lagi! Dampak Larangan Study Tour Dedi Mulyadi: Kunjungan ke TMII Turun, Wisata Gunung Kidul Sepi

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melarang sekolah menggelar study tour kunjungan ilmiah, hingga kunjungan industri yang membebani keuangan orang tua siswa, tidak diizinkan.

 “Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” tegasnya, seperti dikutip dari Instagram @dedimulyadi71.

Menurutnya, biaya study tour yang sering kali dibebankan sepenuhnya kepada orang tua siswa membuat banyak keluarga harus berutang untuk membayar biaya tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa kebijakan ini diterapkan.

“Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” tambahnya.

Faktor keselamatan siswa juga menjadi perhatian utama. Dedi mengingatkan peristiwa tragis kecelakaan bus yang menimpa siswa SMK di Depok saat melakukan study tour, yang mengakibatkan 11 siswa kehilangan nyawa.

“Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah orang yang banyak. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” imbuhnya.

Akibat larangan itu, sejumlah rencana kunjungan ke TMII dari sekolah di Jawa Barat, dibatalkan.

Tak hanya itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengklaim wisata di daerahnya mengalami penurunan dratis mencapai 70 persen.

Serta, sejumlah destinasi wisata, termasuk di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengalami lonjakan pembatalan kunjungan akibat larangan study tour yang diputuskan Dedi Mulyadi.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB, Eko Suprianto, mengungkapkan bahwa kebijakan ini telah menyebabkan banyak sekolah membatalkan rencana kunjungan mereka.

“Sudah banyak sekolah yang cancel,” ujar Eko, Selasa (25/2/2025).

Data dari enam objek wisata di wilayah tersebut mencatat adanya 18 pembatalan kunjungan wisata sekolah dalam bulan Februari 2025, dengan total pesanan mencapai 4.300 pax.

“Jadi ada 18 event yang batal dengan total pesanan 4.300 pax, itu data bulan Februari,” jelasnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id