Berita Viral

Aksi Dedi Mulyadi Bongkar Wisata Langgar Aturan di Puncak Banjir Pujian, Walhi Harap Tak Cuma Diawal

Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyegel dan membongkar sejumlah tempat wisata yang melanggar di Puncak, dipuji banyak pihak.

Editor: Musahadah
tribun jabar/nazmi abdurrahman
DIPUJI - Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (memakai ikat kepala), saat bersama pihak lain memasang pelang peringatan di objek wisata Hibisc Fantasy Puncak milik BUMD PT Jaswita di Kawasan Puncak, Bogor, kamis (6/3/2025). Aksi Dedi Mulyadi mendapat pujian dari Walhi Jabar.. 

SURYA.CO.ID - Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyegel dan membongkar sejumlah tempat wisata yang melanggar aturan tata ruang di kawasan Puncak, Bogor mendapat dukungan sejumlah pihak. 

Satu diantaranya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar). 

Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, mengatakan, sudah seharusnya pimpinan daerah seperti itu. 

"Ketika ada pelanggaran tata ruang, pelanggaran perizinan oleh pelaku-pelaku pengusaha, bahkan BUMN/BUMD tidak pandang bulu melakukan penindakannya," ujar Iwang, Sabtu (8/3/2025). 

Menurutnya,  siapa pun yang melakukan perusakan lingkungan, maka ada sanksi, baik administratif maupun sanksi penutupan secara permanen. 

Baca juga: Sosok Ronny Lukito, Bos Eiger Adventure Land yang Buat Dedi Mulyadi Menangis, Minta Izin Dicabut

"Nah, harapan kami mudah-mudahan beliau amanah. Langkah dan upayanya sudah sangat baik, semoga itu tidak hanya awal-awal dia lakukan, tapi selama dia memegang amanah (sebagai gubernur)," ucapnya.

Kata dia, potensi tutupan lahan di Jawa Barat kondisinya semakin meningkat.

Kerusakan di kawasan hutan pun tidak dapat terhindarkan oleh kegiatan-kegiatan bisnis properti, pengembangan wisata serta tambang. 

"Jika tidak disertai dengan upaya pemulihan, maka ancaman bencana akan semakin tampak dan akan semakin buruk ke depan, lebih buruk dari apa yang sudah terjadi saat ini," katanya.

Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemegang-pemegang izin yang akan melakukan kegiatan usahanya.

"Selain hal tersebut yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu adalah melakukan evaluasi secara komprehensif. Hitung daya dukung, daya tampung di kawasan tersebut atau di Kabupaten Sukabumi itu masih mumpuni atau tidak. Kalau misalnya tidak mumpuni, sudah terbatas, jangan dipaksakan ada kegiatan-kegiatan pembangunan dan izin-izin yang dikeluarkan untuk berkegiatan di kawasan yang memiliki fungsi penting," katanya. 

Hal serupa diungkapkan Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Azi. 

Dia  menilai langkah pemerintah pusat bersama pemerintah daerah Jawa Barat melakukan penertiban dengan penyegelan dan pembongkaran tempat wisata serta bangunan yang melanggar lingkungan hidup di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, sesuatu yang tepat.

Sebab, menurutnya hal itu sebagai langkah berani mengatasi banjir dari hulunya.

Selain Dedi Mulyadi, penyegelan dan pembongkaran tempat wisata itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto, usai banjir besar melanda Jabodetabek.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved