Dorong Sinergi Pemprov dan DPRD Jatim, Bupati Gus Yani: untuk Percepat Penanganan Banjir Gresik

SURYA.co.id | GRESIK - Pemkab Gresik mendorong sinergi Pemprov Jatim dan DPRD Jatim untuk mempercepat penanganan banjir Gresik dari luapan Kali Lamong.

Saat mendampingi Wagub Emil Elestianto Dardak, bersama Komisi D DPRD Jatim meninjau langsung kondisi banjir Gresik di sepanjang Kali Lamong, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta berbagai pemangku kepentingan menyepakati pembentukan Forum Sinergitas sebagai langkah strategis dalam penanganan banjir Gresik secara menyeluruh.

Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim; Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani; Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif; serta perwakilan dari BPBD Jatim, Dinas PU SDA Jatim, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menekankan bahwa Pemkab Gresik telah melakukan berbagai upaya dalam menangani banjir, salah satunya adalah normalisasi Kali Lamong sepanjang 48 km menggunakan APBD murni serta pembangunan kolam retensi di Kecamatan Cerme.

Namun, untuk menyelesaikan masalah banjir secara tuntas, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.

“Kami sangat berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat turut serta dalam pembangunan kolam retensi di wilayah rentan banjir sepanjang Kali Lamong. Saat ini, anggaran APBN sebesar Rp100 miliar hanya mencakup sebagian kecil kebutuhan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yani.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa Forum Sinergitas ini akan menjadi wadah koordinasi antara empat daerah terdampak (Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Surabaya) serta melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ini adalah momentum penting. Kali Lamong di Gresik memang tidak baik-baik saja, dan kami perlu duduk bersama dalam satu forum untuk memastikan ada langkah konkret ke depan,” ungkap Wagub Emil Dardak.

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menyatakan bahwa forum ini akan menjadi titik temu untuk mempercepat realisasi anggaran dan kebijakan strategis terkait penanganan banjir luapan Kali Lamong.

Selain itu, forum ini juga akan memperluas cakupan pembahasannya untuk menangani permasalahan banjir di seluruh Jawa Timur.

“Komisi D membangun satu forum sinergitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan banjir, bukan hanya di Kali Lamong, tetapi juga di seluruh Jawa Timur,” jelasnya.

Ia menambahakan, forum ini akan mengundang beberapa pihak. Termasuk pengelola Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, BPBD, Dinas PU SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, agar penanganan banjir bisa dilakukan secara komprehensif.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mendukung forum ini dengan data dan perencanaan yang matang.

Sebagai langkah awal, BPBD Provinsi Jawa Timur telah memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan darurat, termasuk dapur umum serta sembako bagi masyarakat terdampak.

Namun, solusi jangka panjang tetap menjadi prioritas utama, seperti pembangunan embung, kolam retensi, serta pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.