Akhirnya Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, Gubernur Jakarta Pramono Anung Larang Sekolah Gelar Study Tour

SURYA.co.id - Kepala daerah yang mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait larangan study tour semakin bertambah.

Kini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga melakukannya.

Pramono Anung mengimbau agar sekolah-sekolah di Jakarta mengadakan karya wisata atau study tour di wilayah Jakarta saja.

Menurutnya, Jakarta memiliki banyak destinasi menarik yang dapat dikunjungi oleh para siswa tanpa perlu keluar kota.

“Jakarta tentunya punya kebijakan tersendiri, saya akan lebih menggalakkan agar anak didik Jakarta itu lebih mencintai Jakarta.

Jadi saya akan lebih mendorong untuk tetap di Jakarta,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (3/3/2025), melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Berani Langgar Aturan Dedi Mulyadi, SMPN 13 Depok Tarik Dana Perpisahan Rp 1,3 Juta, Ini Kata Kepsek

Salah satu program yang akan didorong oleh Pramono adalah kegiatan menanam mangrove bagi para siswa.

Ia menyebut, ada sejumlah lokasi penanaman mangrove di Jakarta.

Tempat tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman edukatif sekaligus memperkuat ikatan emosional siswa terhadap lingkungan yang mereka rawat.

“Saya akan mendorong mereka untuk menanam mangrove. Karena kita sudah mempunyai lokasinya, saya sudah melihat sendiri. Banyak sekali siswa-siswa Jakarta yang sudah menanam mangrove,” kata dia.

Selain itu, Pramono mengaku telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan serta Dinas Pertamanan untuk membahas program siswa menanam mangrove secara rutin.

Ia menilai, langkah ini akan sangat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan Jakarta dalam jangka panjang.

“Untuk anak didik di Jakarta ini diberikan kesempatan untuk nanam mangrove karena itu akan bermanfaat bagi Jakarta dalam jangka panjang,” kata dia.

Sebelumnya, langkah tegas Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, melarang sekolah-sekolah study tour ternyata diikuti Kepala Daerah lain.

Salah satunya Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah.

Pemerintah Provinsi Banten melarang kegiatan study tour bagi para siswa SMA sederajat ke luar wilayah Banten.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah seusai mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (24/2/2025).

"Kepada semua sekolah, jangan ke luar kota, apalagi dengan situasi cuaca dan kondisi yang ada saat ini, maka study tour sekolah cukup di wilayah Banten saja," kata Dimyati kepada wartawan, melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Setelah Larang Study Tour, Dedi Mulyadi Kini Otak-atik 3 Aturan Sekolah, Bikin Siswa Patuh ke Guru

Selain mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pertimbangan lainnya adalah karena saat ini kondisi perekonomian sedang sulit, di tengah penghematan anggaran.

"Kasihan orangtua, jangan dibebani (biaya study tour), maka lebih baik diputuskan segera tidak study tour ke luar Banten," ujar dia.

Dimyati pun memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar membuat surat edaran kepada seluruh sekolah yang menjadi kewenangan provinsi.

Selain itu, jika sudah ada siswa yang membayar kegiatan study tour, agar dikembalikan.

"Minta Kadisdik untuk segera mengeluarkan surat edaran supaya tidak melakukan study tour ke luar provinsi Banten," kata Dimyati.

Dimyati menegaskan, akan ada sanksi yang disiapkan jika ada sekolah yang tetap melaksanakan study tour.

"Ada sanksinya, sanksinya jelas, akan kami evaluasi kepala sekolahnya," ucap mantan anggota DPR itu.

Dedi Mulyadi Melarang Study Tour

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan karena tegas menjalankan kebijakan larangan study tour bagi siswa sekolah. 

Bahkan, Dedi Mulyadi tidak ragu mencopot kepala sekolah yang melanggar larangan study tour tersebut, seperti kasus Siti Fauziah Kepala Sekolah SMAN 6 Depok. 

Lalu, apa sebenarnya alasan Dedi Mulyadi tegaskan larangan study tour? 

Dilansir dari unggahan Instagram resmi Dedi Mulyadi, alasan utama di balik larangan study tour siswa sekolah adalah agar tidak membebankan biaya pada orangtua siswa. 

“Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” tegasnya, seperti dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Kamis (27/2/2025). 

Menurutnya, biaya study tour yang sering kali dibebankan sepenuhnya kepada orang tua siswa membuat banyak keluarga terpaksa berutang. 

“Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” tambahnya. 

Selain itu, faktor keselamatan siswa juga menjadi perhatian utama. 

Dedi Mulyadi terus mengingatkan peristiwa tragis kecelakaan bus yang menimpa siswa SMK di Depok saat melakukan study tour, yang mengakibatkan 11 siswa kehilangan nyawa. 

“Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah orang yang banyak. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” imbuhnya. 

Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi ini menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, ada pihak yang mendukung karena alasan ekonomi dan keselamatan. 

Namun di sisi lain, pelaku usaha pariwisata di Bandung Barat, termasuk operator wisata dan pemilik hotel, harus menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan akibat pembatalan kunjungan dari sekolah-sekolah. 

Bagi orang tua siswa, kebijakan ini bisa menjadi angin segar karena tidak lagi harus memikirkan biaya tambahan untuk kegiatan sekolah. 

Kebijakan ini ditegakkan dengan serius oleh Dedi Mulyadi. Kepala Sekolah SMAN 6 Depok telah dinonaktifkan karena melanggar aturan dengan mengadakan study tour. 

Dedi menegaskan bahwa kepala sekolah lainnya juga akan menghadapi konsekuensi serupa jika masih nekat menggelar kegiatan serupa, terutama jika dilakukan di luar provinsi. 

“Kalau pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas jalur surat edaran yang dibuat Pak Bey, Pj Gubernur lama. Itu (dibuat) ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater (Subang),” ujar Dedi pada Sabtu (22/2/2025). 

Selain itu, ia memerintahkan Inspektorat Jawa Barat untuk mengaudit sekolah-sekolah yang melanggar. Hasil audit ini akan menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. 

“Kan kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kewenangan kepala dinas pendidikan. Dan kepala dinas pendidikannya sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit. Nanti dari audit yang dilakukan Inspektorat kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan,” papar Dedi.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id