Berani Langgar Aturan Dedi Mulyadi, SMPN 13 Depok Tarik Dana Perpisahan Rp 1,3 Juta, Ini Kata Kepsek

SURYA.co.id - Ternyata masih saja ada sekolah yang melanggar aturan baru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Adalah SMPN 13 Depok yang menarik biaya perpisahan sebesar Rp 1,3 juta.

Padahal, Dedi Mulyadi sudah meminta agar sekolah-sekolah di Jawa Barat menggelar acara perpisahan yang sederhana.

Namun, baru-baru ini viral SMPN 13 Depok disebut menarik biaya perpisahan kelas 9 sebesar Rp 1,3 juta.

Hal tersebut lantas dikeluhkan seseorang yang mengaku orangtua murid SMPN 13 Depok di media sosial.

Terkait hal ini, Kepala SMPN 13 Depok Farida Nurbaiti angkat bicara.

Baca juga: Setelah Larang Study Tour, Dedi Mulyadi Kini Otak-atik 3 Aturan Sekolah, Bikin Siswa Patuh ke Guru

Ia menyebut, masalah ini awalnya mencuat di media sosial Facebook.

Pemilik akun yang mengaku orangtua murid itu berkeberatan dengan biaya perpisahan siswa yang dianggap terlalu besar.

Apalagi, pihak sekolah juga disebut menagih dalam waktu mendesak.

“Saya itu baru tahu di Senin (24/2/2025) malam, ada yang curhat di Info Depok pakai Facebook. Kalimatnya berisi, ‘Wow, besar sekali itu perpisahan Rp 1,3 juta dan diburu-buru gitu (bayarnya)’,” kata Farida, Jumat (28/2/2025), melansir dari Kompas.com.

Menurut Farida, postingan itu juga memperhitungkan besaran biaya Rp 1,3 juta dikali total siswa yang berkisar 300 orang.

Atas postingan itu, Farida menanggapi bahwa biaya Rp 1,3 juta itu adalah rangkaian pembiayaan untuk psikotes, buku tahunan sekolah (BTS), medali, dan acara pelepasan siswa di gedung.

Rencana ini juga berlandaskan formulir angket yang diisi para siswa atau yang mewakilinya.

“Tahun lalu, orangtua berkeinginan kita adakan angket pakai Google Form. Pertanyaan pertama masih saya ingat, yaitu ‘apakah perlu diadakan perpisahan? Jika iya, pilihannya ke tempat wisata atau ke gedung?’" ungkap Farida.

Diperkirakan, ada sekitar belasan pertanyaan untuk memastikan keinginan siswa secara dominan seperti apa saat lulus nanti.

Diperkirakan, terdapat belasan pertanyaan yang diberikan kepada para siswa untuk mencari tahu acara apa yang mereka inginkan setelah lulus nanti.

“Sekolah tidak dijadikan opsi (acara pelepasan) karena memang tidak memungkinkan menurut tempatnya,” ujar Farida.

Baca juga: Ikuti Jejak Dedi Mulyadi Larang Sekolah Adakan Study Tour, Inilah Sosok Wagub Banten Achmad Dimyati

Ketetapan biaya Rp 1,3 juta, kata Farida, juga sudah disosialisasikan kepada orangtua sejak Agustus 2024.

Dan setelahnya, biaya dapat mulai dicicil dengan sistem menabung.

“Ya menabung itu macam-macam. Ada yang Rp 100.000, ada yang Rp 50.000, bahkan ada yang baru dapet arisan lalu ditabung,” ujar Farida.

Meski demikian, acara pelepasan siswa dengan simbolisasi pemasangan medali itu dibatalkan.

Hal ini disesuaikan dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Depok. Sementara untuk psikotes sudah dilaksanakan dan pembuatan buku tahunan akan tetap dilanjutkan.

“Kalau BTS enggak mungkin dibatalkan, siapa yang membayar kompensasi juga kan, karena prosesnya sudah hampir selesai, dummy satu sudah keluar dan sedang pengecekan,” jelas Farida.

“Karena disuruh cancel, ya kami cancel. Nah, atas hal itu, akan langsung kami kembalikan, uang pasti clear.

Saya jamin uang ada, cuma kita sedang menata administrasi pengembalian dana dulu,” sambungnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat gebrakan baru di dunia pendidikan khususnya di provinsi yang ia pimpin.

Selain melarang study tour, Dedi juga mengimbau agar tiap sekolah dapat menggelar acara perpisahan secara sederhana.

Menurutnya, acara perpisahan dalam bentuk seremonial mewah atau studi tur lebih banyak membebani orang tua.

"Saya tidak melarang acara perpisahan atau kelulusan jika dilaksanakan dengan sederhana tetapi penuh kreativitas,” ujar Dedi Mulyadi, melansir dari unggahan instagramnya.

Ia menyampaikan bahwa acara kelulusan dapat dilaksanakan di sekolah dengan menampilkan hiburan dari kreativitas siswa sendiri.

Untuk dananya dapat memanfaatkan sumber yang ada dan seadanya.

“Dananya silakan iuran seadanya dan dikelola oleh siswa dengan memanfaatkan sumber yang ada," kata Dedi.

Cara tersebut diharapkan bisa menumbuhkan karakter gotong royong dsn bisa menimbulkan kesan tersendiri.

Apalagi acara yang dibuat dirancang dam ditampilkan oleh siswa maupun para guru.

Dedi bertekad untuk membenahi pendidikan di Jawa Barat serta meringankan pembiayaan yang dikeluarkan oleh orang tua siswa.

Untuk itu, Dedi Mulyadi mengajak agar semua pihak dapat bersama-sama membangun pendidikan Jawa Barat yang berkarakter.

Otak-atik 3 Aturan Sekolah

Selain larang sekolah melakukan study tour, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini juga mengotak-atik aturan sekolah.

Menurut Dedi, aturan tersebut diberlakukan agar siswa jadi lebih patuh kepada guru.

Ada tiga aturan sekolah yang bakal diotak-atik oleh Dedi Mulyadi.

Tiga aturan baru tersebut dibuat Dedi Mulyadi tak serta merta terjadi.

Dedi sebelumnya telah mendengarkan curhatan dari orang tua siswa terkait biaya mahal sekolah anaknya hingga cerita para guru.

Karenanya guna memantapkan lagi peraturan baru tersebut, Demul baru-baru ini berbincang dengan sosok tenaga pendidik kenalannya, kepala sekolah SMAN 3 Purwakarta, Asep Mulyana.

Berikut tiga aturan sekolah tersebut dirangkum dari youtube Dedi Mulyadi.

1. Larang wisuda di jenjang pendidikan TK sampai SMP

Dalam obrolannya itu, Kang Dedi membahas banyak hal.

Hal utama yang diulas Dedi berdasarkan konten TikToknya yang belakangan viral adalah terkait dengan wisuda.

Diakui Demul, ia akan membuat aturan baru yakni melarang sekolah TK sampai SMP untuk menggelar acara wisuda.

Sebab kata Dedi Mulyadi, wisuda saat TK hingga SMP tidak cocok dibuat, lantaran mengeluarkan biaya sia-sia.

"Saya kan melarang di sekolah itu bikin kegiatan wisuda. Karena wisuda itu menurut saya cocoknya S1, atau diploma 3. Ini TK wisuda, SD wisuda, SMP wisuda. Nah ujung wisuda ini kan biaya lagi, ribut lagi," kata Dedi Mulyadi dilansir TribunnewsBogor.com pada Minggu (2/3/2025).

Alih-alih wisuda, Kang Dedi lebih menyarankan agar kelulusan siswa TK sampai SMP dilakukan dengan cara menggelar acara kesenian.

Nantinya Kang Dedi siap menyiapkan anggaran guna pembangunan gedung serba guna di semua sekolah di Jabar.

"Bisa enggak di sekolah itu kelulusannya, misalnya ya di sekolah aja diselenggarakan, seperti zaman dulu kita, kan kita pernah sekolah. Kelulusan dibikin di sekolah, bila perlu nanti pemerintah Provinsi membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah, yang kapasitasnya 1000 orang, nanti secara bertahap kita bangunkan," ujar Kang Dedi.

Gedung serba guna tersebut kata Dedi juga bisa dipakai untuk pertunjukkan di luar kelulusan siswa.

Misalnya untuk pertunjukkan tari sekolah, musik, menonton film berkualitas bersama murid, dan kegiatan positif lainnya.

2. Buku kenangan sekolah

Kedua, hal yang diperhatikan Kang Dedi selanjutnya adalah terkait dengan aksi para murid yang mengeluarkan banyak uang untuk buku kenangan alias Buku Tahunan.

Kang Dedi syok saat mengetahui harga Buku Tahunan siswa yang selama bertahun-tahun bak jadi tradisi.

"Jadi album kenangan itu mahal juga. Kami para guru sudah menyarankan, yang tadinya barang cetakan (foto) ganti aja sama digital. Itu antara Rp150 ribu sampai Rp450 ribu album kenangan," ungkap Asep Mulyana.

"Oh jadi anak-anak punya album kenangan? oh itu, saya menyimpan seluruh Ni Hyang di akun saya, tidak di album karena album mah suka hilang. Oh itu yang diributin itu album kenangan, saya baru tahu," ujar Kang Dedi.

Menurut Pak Asep, buku dan foto kenangan para siswa sejatinya bisa dialihkan dengan menyimpannya di media digital saja alih-alih cetak.

Hal itu bisa memangkas biaya pembuatan.

Setuju dengan hal tersebut, Dedi pun meminta agar para siswa tidak lagi mencetak buku tahunan melainkan mengalihkannya dengan media penyimpanan digital.

"Dan album kenangan itu mahal?" tanya Kang Dedi.

"Ya dari Rp150 ribu sampai Rp450 ribu per anak. Karena ada kelas ada, angkatan ada," ujar Asep.

"Setiap anak punya album kenangan dalam bentuk cetakan harganya Rp150 ribu sampai Rp450 ribu, ya susah atuh mahal," kata Kang Dedi.

"Dan yang mengelola mereka, sekolah enggak ikut-ikutan," pungkas Asep.

"Jadi anak-anak inisiatif bikin album kenangan, yang sebenarnya bisa disimpan dalam simpanan digital," imbuh Kang Dedi.

"Rp20 ribu cukup kalau digital," sambung Asep.

3. Bikin aturan agar murid patuh pada guru

Ketiga, aturan baru yang bakal Dedi Mulyadi terapkan di sekolah adalah terkait dengan kedisiplinan para murid.

Awalnya Dedi Mulyadi tampak gusar dengan curhatan kepala sekolah soal kelakuan para siswa yang tak lagi patuh pada guru.

"Jadi sekarang anak-anak itu sama gurunya patuh enggak sih?" tanya Kang Dedi.

"Ya itu makin menurun tingkat kepatuhan. Biasanya orang tua mengandalkan guru. Sekarang ke guru juga kepatuhannya (murid) makin tahun makin sini pak (kecil). Saya kan jadi guru dari tahun 88, sekarang 2025, perbedaannya jauh sekali (soal kepatuhan murid)," akui Asep.

Karenanya, agar para murid di Jabar bisa kembali mematuhi guru, Kang Dedi akan membuat aturan baru.

Yakni orang tua siswa akan diminta menandatangani perjanjian agar para guru bisa menghukum murid yang melanggar undang-undang pendidikan nasional.

"Jadi nanti di penerimaan siswa baru, itu akan ada surat pernyataan dari orang tua bahwa dia tidak akan melakukan tuntutan apapun pada sekolah, manakala sekolah mengambil tindakan yang super tegas terhadap siswa yang tidak mematuhi aturan pendidikan sesuai UU pendidikan nasional," ungkap Dedi Mulyadi.

Tak hanya itu, Kang Dedi bahkan bakal menyiapkan pengacara di setiap sekolah.

"Dan kami nyiapin pengacara untuk sekolah-sekolah, saya nyiapin pengacara ke sekolah apabila ada kriminalisasi," ujar Kang Dedi.

"Seluruh kepala sekolah di Jawa Barat, selama Anda melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan, jangan khawatir. Dan jangan khawatir menghadapi orang tua dan siswa yang melakukan gugatan terhadap para kepala sekolah, para guru, akibat tindakan gurunya demi kepentingan pendidikan. Kami Gubernur Jawa Barat akan melindungi, akan membiayai sekolah-sekolah," sambungnya.

Terkait dengan viralnya konten Dedi Mulyadi yang membahas soal aturan baru sekolah, netizen ramai memberikan komentar.

Terlihat di kolom komentar, kebijakan Demul soal sekolah tersebut memicu pro dan kontra.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id