Beda Nasib Kepsek SMAN 1 Cianjur dan SMAN 6 Depok yang Dicopot Dedi Mulyadi, Terakhir Belum Permanen

SURYA.CO.ID - Meski sama-sama bermasalah dalam kegiatan study tour, nasib Kepala SMAN 1 Cianjur Agam Supriyanta ternyata tak sama dengan Kepala SMAN 6 Depok Siti Faizah. 

Hingga hari ini, Jumat (28/2/205), Agam Supriyanta baru dinonaktifkan dari jabatan SMAN 1 Cianjur, sementara Siti Faizah sudah berubah status menjadi guru biasa, 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, penonaktifkan Agam dari Kepsek SMAN 1 Cianjur setelah tim inspektorat turun ke sekolah.     

"Tadi malam diputuskan, bahwa hasil pemeriksaan Kasek SMAN 1 Cianjur dinonaktifkan sementara," tegas Dedi Mulyadi dikutip dari tayangan youtube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Kamis (27/2/2025). 

Saat ini, lanjutnya, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMAN 1 Cianjur.

Baca juga: Duduk Perkara Kepsek SMAN 1 Cianjur Nekat Gelar Study Tour hingga Jabatan Dicopot Dedi Mulyadi

Dan, hal ini juga akan dilakukan ke seluruh SMA/SMK di seluruh Jawa Barat, sehingga akan didapatkan rekomendasi yang obyektif untuk kepentingan pendidikan.

Jika dalam pendalaman ini, ditemukan kesalahan berat dan tidak bisa ditolelir, maka phaknya akan memutuskan untuk memberhentikan permanen.

"Akan ditugaskan menjadi guru biasa, di seluruh sekolah di seluruh Jawa Barat," tegasnya. 

Dikatakan Dedi, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk membenahi pendidikan di Jabar. 

"Meringankan pembiayaan yang dikeluarkan orangtua, karena kami sudah keluarkan uang puluhan triliun. Tetapi kalau di sekolahnya masih ada pembebanan dengan biaya tinggi, artinya subsidi puluhan triliun tidak ada maknanya," tegasnya. 

Seperti diketahui, kasus study tour SMAN 1 Cianjur terungkap dari laporan wali murid SMAN 1 Cianjur yang enggan disebutkan namanya.

Dia mengungkapkan bahwa biaya study tour yang dibebankan kepada siswa mencapai jutaan rupiah.

"Setiap siswa yang hendak ikut study tour yang diadakan sekolah harus mengeluarkan uang hampir Rp 3 juta. Untuk biaya study tour ke Bromo hampir Rp 2 juta, belum bekal jajan anak Rp 1 jutaan, jadi kira-kira totalnya Rp 3 juta," katanya, dikutip SURYA.CO.ID dari TribunnewsDepok.

Ia mengaku keberatan dengan besarnya biaya tersebut, namun anaknya tetap mengikuti perjalanan yang agendanya meliputi kunjungan ke Bromo sebelum melanjutkan perjalanan ke Bali.

Kepala Sekolah SMAN 1 Cianjur menyebutkan studi tour ke Bromo, Jawa Timur dan Bali merupakan kegiatan outing Class Implentasi P5 Bhineka Tunggal Ika. 

"Kegiatan ke Malang dan Bali tersebut dilaksanakan selama satu pekan, terhitung mulai dari Senin (17/2/2025) sampai Senin (24/2/2025)," kata Kepala Sekolah SMAN 1 Cianjur Agam Supriyanta, Selasa (25/2/2025).

Kegiatan tersebut, lanjut dia, merupakan outing Class terkait Implentasi P5 Bhineka Tunggal Ika dilaksanakan sekolah. Kegiatan itu mengacu pada program sekolah. 

"Sehingga kegiatan tersebut, sifatnya tidak wajib. Tercatat dikuti oleh sebanyak 361 siswa kelas XI, dan ada 77 siswa tidak ikut dalam kegiatan tersebut" katanya. 

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat, Nonong Winarni, membenarkan bahwa SMAN 1 Cianjur menggelar study tour ke Bromo dan Bali. 

Baca juga: Akhir Nasib Kepsek SMA 1 Cianjur Agam Supriyanta Imbas Study Tour ke Bali, Dedi Mulyadi Tegaskan Ini

"Benar, SMA Negeri 1 Cianjur melakukan study tour atau piknik ke Bromo dan Bali. Meskipun kegiatan tersebut sudah jelas dilarang," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menerima laporan bahwa SMAN 1 Cilaku, Cianjur, berencana menggelar study tour ke Yogyakarta.

"Terkait dengan SMAN 1 Cianjur yang sudah berangkat ke Bromo, Jawa Timur dan Bali saat ini sedang dalam perjalanan pulang menuju ke Cianjur. Rombongan SMAN 1 Cianjur berangkat pekan kemarin," ucap Nonong.

Nasib Beda SMAN 6 Depok

Sebelumnya, Dedi Mulyadi memastikan telah mencopot jabatan Siti Faizah sebagai Kepala SMAN 6 Depok dan kini berstatus sebagai guru biasa. 

"Kalau sudah diberhentikan, apa kepala sekolah tugasnya? Kembali mengajar, menjadi guru biasa," ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, dikutip Senin (24/2/2025).

Dedi menambahkan, pencopotan jabatan dalam dunia pendidikan bukanlah sesuatu yang luar biasa.

Ia mencontohkan, rektor bisa kembali menjadi dosen, dan mantan pejabat juga bisa kembali ke posisi sebelumnya. 

"Enggak ada masalah. Itu sama dengan rektor juga bisa jadi dosen biasa. Politisi, mantan ketua DPRD bisa jadi anggota biasa," lanjutnya.

Polemik ini bermula dari kebijakan study tour SMAN 6 Depok yang tetap dijalankan meski Dedi telah mengimbau agar sekolah-sekolah di Jawa Barat membatalkan kegiatan serupa. 

Imbauan ini dikeluarkan karena banyak orang tua yang mengeluhkan biaya besar yang harus dikeluarkan, dalam kasus yakni Rp 3,8 juta per siswa.

Namun, pihak sekolah tetap melaksanakan study tour pada 17–24 Februari 2025 dengan dalih kunjungan ke empat perguruan tinggi negeri serta observasi budaya di beberapa daerah di Jawa Timur.

Dedi menyayangkan keputusan itu karena menurutnya study tour seharusnya dilakukan di dalam provinsi terlebih dahulu, mengingat banyaknya kawasan industri dan institusi pendidikan di Jawa Barat.

"Industri itu di Jabar paling banyak. Kok malah studi ke luar Jawa Barat? Kan menjadi aneh," tegasnya.

Pencopotan SF juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat dalam menertibkan sekolah-sekolah yang melanggar surat edaran terkait study tour.

Menurut Dedi, ada 111 sekolah di Jawa Barat yang tetap melaksanakan study tour, dengan 22 di antaranya beralasan kunjungan industri.

Oleh karena itu, ia telah meminta Inspektorat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran.

"Kami sudah memerintahkan UPTD, Inspektorat untuk menelusuri sejauh mana pelanggaran yang dilakukan. Jika terbukti melanggar, kami tidak akan segan menjatuhkan sanksi," kata Dedi.

Sanksi yang diberikan bisa berupa pemberhentian sementara hingga permanen.

Klarifikasi sekolah Sementara itu, Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan menyatakan, pencopotan kepala sekolah masih dalam tahap verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut.

"Pak Gubernur tidak akan langsung serta-merta mencopot jabatan seseorang tanpa melakukan klarifikasi dulu. Jadi untuk saat ini masih dalam tahap verifikasi," ujar Syahri saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).

Syahri menjelaskan, untuk menetapkan sanksi atas polemik ini, Dedi pasti akan mengarahkan penelusuran dan klarifikasi melalui Inspektorat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Adakah di dalamnya pelanggaran dan sebagainya sehingga terbukti ibu kepsek ada satu kesalahan. Ya tentunya, saya yakin kepsek juga akan mengikuti semua proses yang harus dilalui," ungkapnya.

Keyakinan tersebut berangkat dari status kepegawaian kepala sekolah yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), yang tentu terikat dengan berbagai aturan.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  Klik di sini untuk untuk bergabung 

==

Catatan Redaksi: SURYA.co.id mengubah judul karena ada kekeliruan data yang kami miliki.