Penyimpangan Insentif Guru Ngaji-Guru Minggu di Situbondo Hingga Rp 3,4 M, FKMB Siap Bawa ke KPK

Pihaknya juga tidak paham apakah penerima insentif guru ngaji atau guru Minggu itu telah melalui  verifikasi di tingkat desa atau kecamatan.

"Semua data kami hasil survey lapangan dan mendatangi satu persatu penerima insentif itu," ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi IV, M Faisol mengatakan ada pengaduan bahwa data-data penerima bantuan insentif guru ngaji dan Minggu tidak sesuai.

"Munculnya pengaduan itu berasal dari wilayah Barat, saya kira itu data dari langit. Karena ada mushala tetapi tidak ada santrinya yang terdaftar sebagai guru ngaji," kata Faisol.

Dengan temuan ini, kata politisi PPP ini, pihaknya berharap Dinas Pendidikan mengambil langkah karena juknisnya sangat lemah dan meminta pertanggungjawaban dari tim yang ada di desa. "Yang jelas data itu dari desa yang disetujui pemerintah desa," tegasnya.

Untuk anggaran guru ngaji dan guru Minggu, sambung Faisol, anggarannya melekat di Dinas Pendidikan dan bukan bagian  Kesejahteraan Rakyat (Kesra). "Awalnya di Kesra dan dilimpahkan ke Dinas Pendidikan," tukasnya.

Faisol menegaskan, pihaknya menyarankan agar segera dilakukan verifikasi faktual (verfal) pada penerima bantuan insentif guru ngaji dan guru Minggu itu. "Kami selaku pengawas kinerja OPD, menyarankan agar segera dilakukan verfal," tegasnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Ratna Koba Susanti mengatakan, pihaknya akan segera menjalankan rekomendasi DPRD untuk melakukan verfal dan merubah juknis penerima insentif guru ngaji dan guru Minggu. "Kalau kami akan menjalankan sesuai data yang diverifikasi tim desa itu," kata Ratna

Selain itu, kata Ratna, pihaknya akan memanggil seluruh tim verifikator yang ada di seluruh desa di Kabupaten Situbondo. "Tim verifikator tersebar di 136 desa dan kelurahan," jelasnya.  ****