Rekam Jejak Nico Afinta yang Respons Kegagalan Buruh Peraih Nilai Tertinggi CPNS, Dulu Kapolda Jatim

SURYA.CO.ID - Selain sosok, rekam jejak Nico Afinta pun kembali jadi sorotan setelah merespons polemik yang dialami Tri Cahya Ningsih, buruh peraih nilai tertinggi CPNS 2024. 

Nico, yang saat ini menjabat sebagai Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum (Kemenhum), menyebut syarat tinggi badan perlu dipenuhi oleh peserta seleksi CPNS 2024.

Khususnya, bagi pendaftar formasi keamanan dan ketertiban di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan, contohnya para penjaga tahanan, membutuhkan kondisi fisik tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya.

"Sehingga tinggi dan berat badan menjadi salah satu faktor yang dilihat dari pelamar CPNS,” kata Nico, dikutip dari SURYA.CO.ID dari Kompas.com, Jumat (21/2/2025).

Nico menjelaskan, persyaratan tinggi dan berat badan semata-mata agar pegawai dapat mengerjakan tugas dan fungsi pada posisi yang dilamar secara maksimal.

Ia mengeklaim, Kemenkumham akan terus melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kualifikasi peserta dengan jabatannya.

Contohnya, Kemenkumham telah menurunkan persyaratan tinggi badan pada formasi SLTA/sederajat sebanyak 2 cm dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Baca juga: Buntut Tri Buruh Peraih Nilai Tertinggi CPNS Gagal karena Tinggi Badan, Kemenkum Beber Syarat Mutlak

Tinggi badan laki-laki yang semula 165 cm menjadi 163 cm, sedangkan tinggi badan perempuan yang diturunkan dari 160 cm menjadi 158 cm.

“Kami terus melakukan penyesuaian agar CPNS yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan jabatan,” ujar Nico.

Nico menjelaskan, pemeriksaan tinggi badan dilakukan pada tahapan tes kesehatan.

Sementara untuk memastikan tes kesehatan berjalan dengan bersih, Kemenkumham menggandeng rumah sakit pemerintah sebagai pihak yang sudah memiliki kualifikasi untuk menyelenggarakan tes kesehatan.

“Kami pastikan tes kesehatan berjalan tanpa kecurangan karena dilakukan oleh orang-orang profesional."

"Sehingga hasil tes kesehatan, termasuk tinggi badan, valid dan dapat dipercaya,” kata Nico.

“Satu standar persyaratan yang sama diterapkan kepada semua peserta untuk menjamin keadilan bagi seluruhnya,” ujar dia.

Di samping itu, ia mengingatkan bahwa panitia seleksi CPNS Kemenkumham menyediakan masa sanggah bagi peserta yang ingin mengajukan keberatan terhadap hasil seleksi.

Peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan data atau nilainya telah benar sesuai hasil tes.

Rekam Jejak Nico Afinta

Baca juga: Sosok Nico Afinta Sekjen Kemenkumham yang Respon Tegas Kegagalan Buruh Peraih Nilai Tertinggi CPNS

Nico Afinta lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 30 April 1971.

Setelah menjalani jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kota Surabaya, Nico mendaftar Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus tahun 1992.

Dia memiliki banyak pengalaman di bidang reserse.

Setelah lulus dari Akpol, Nico sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Perwira tinggi ini pun sempat mengenyam pendidikan S2 hingga doktoral di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat.

Nico meraih gelar doktor pada 2016, bersamaan dengan kelulusannya di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri.

Karier pertamanya dimulai ketika menjabat sebagai Pamapta Polrestabes Semarang pada 1993.

Pada 2013, ia pernah menjabat sebagai Kapolrestabes Medan selama dua tahun, sebelum dimutasi ke Kabagbindik Sespimma Sespim Lemdiklat Polri pada 2015.

 Puncak kariernya terjadi pada 2020, ketika ia ditunjuk menjadi Kapolda Kalimantan Selatan, disusul Kapolda Jawa Timur pada tahun yang sama.

Berikut Riwayat Pendidikannya:

- SD IN VII Surabaya (1983)

- SMPN 1 Surabaya (1986)

- SMAN 2 Surabaya (1989)

- Akpol (1992)

- S1 PTIK (2001)

- Sespim Polri (2006)

- S2 Fakultas Hukum Unpad Bandung (2010)

- S3 Fakultas Hukum Unpad Bandung (2016)

- Sespimti Polri (2016)

Riwayat Jabatan:

- Pamapta Poltabes Semarang (1993)

- Kanit Poltabes Semarang (1994)

- Danton Taruna Akpol (1996)

- Danki Taruna Akpol (1997)

- UN IPTF Pas PBB XIV Bosnia Herzegovina (1997-1998)

- Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan (2000)

- Kanit Ekonomi Ditreskrim Polda Jawa Tengah (2003)

- Wakasat Reskrim Polwiltabes Semarang (2004)

- Kepala Unit Sumdaling Ditkrimsus Polda Metro Jaya (2006)

- Kepala Subdit V Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2006)

- Kepala Subdit III Umum/ Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2008)

- Wadirreskrimum Polda Metro Jaya (2011)

- Kapolrestabes Medan[3] (2013)

- Kabagbindik Sespimma Sespim Polri Lemdikpol (2016)

- Analis Kebijakan Madya bidang Pidum Bareskrim Polri (2016) / Lulus Pendidikan Sespati

- Dirresnarkoba Polda Metro Jaya (2016)

- Dirreskrimum Polda Metro Jaya[4] (2017)

- Karobinopsnal Bareskrim Polri[5] (2018)

- Dirtipidum Bareskrim Polri[6] (2019)

- Sahlisospol Kapolri (2019)

- Kapolda Kalimantan Selatan (2020)

- Kapolda Jawa Timur (2020).