Pilkada Tanpa Calon Independen dan Prinsip Efisiensi, KPU Tulungagung Kembalikan Anggaran Rp 8 M

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai sisa anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 lebih dari Rp 8 miliar, hampir mencapai Rp 9 miliar.

Seluruh sisa anggaran ini akan dikembalikan ke Pemkab Tulungagung, sebagai pihak yang memberikan hibah.

Menurut Ketua KPU Tulungagung, Mohammad Lutfi Burhani, angka pastinya belum didapat karena saat ini masih ada kegiatan yang masih dibiayai. 

“Kami berkoordinasi dengan sekretariat dan keuangan. Yang jelas Rp 8 miliar, komanya banyak,” ujar Lutfi, Senin (24/2/2025).

Sebelumnya KPU Tulungagung menerima hibah Rp 53 miliar lebih untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Tetapi ada anggaran yang tidak terserap karena ada sejumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Salah satunya adalah pembiayaan calon bupati perseorangan atau independen. “Di Tulungagung kan tidak ada calon perseorangan. Itu alokasinya ratusan juta,” ungkap Lutfi. 

Selain itu ada anggaran untuk sewa pengacara yang tidak terserap sepenuhnya. Alasannya, gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Tulungagung berhenti pada tahap sidang dismissal.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak bisa menerima gugatan hasil Pilkada Tulungagung karena terlambat didaftarkan. “Karena prosesnya hanya sampai dismissal, maka biaya untuk lawyer tidak dibayarkan penuh,” tegas Lutfi. 

Selain itu berlakunya prinsip efisiensi selama pelaksanaan Pilkada 2024. Pengadaan logistik melalui katalog elektronik (e-katalog) terkonsolidasi di pusat sehingga KPU tidak perlu mengadakan barang yang sama. 

Karena itu pengeluaran bisa ditekan sehingga sisa anggaran pembiayaan masih sangat banyak. “Kami masih berkoordinasi untuk teknis pengembalian anggaran ini,” ucap Lutfi.

Untuk tahun 2025 ini, KPU Tulungagung tidak mendapatkan pembiayaan dari Pemkab Tulungagung. Meski demikian KPU Tulungagung akan mengajukan hibah untuk kegiatan pendidikan politik.

Kegiatan ini untuk menjangkau calon pemilih pemula yang selama ini belum pernah dilakukan. Dengan pendidikan politik sejak dini diharapkan generasi muda sadar bahwa memilih pemimpin adalah sebuah kebutuhan. 

“Pendidikan politik juga untuk menekan apatisme pemilih dan rendahnya partisipasi pemilih,” tandas Lutfi. ******