Mega Instruksikan Kader PDIP Tidak Ikut Retreat Kepala Daerah, Pengamat Anggap PDIP Siap Oposisi

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan semua kepala daerah terpilih dari PDIP tidak mengikuti retret di Magelang, dinilai  sinyal kepada pemerintah. 

Analisa yang mencuat, PDIP diperkirakan siap menjadi oposisi murni di pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Analisa ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, Jumat (21/2/2025), menanggapi instruksi Megawati kepada para kepala daerah yang merupakan kader PDIP. 

Sebagai informasi, instruksi Megawati itu keluar pasca Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK. 

"Saya memahami itu sebagai reaksi setengah ngambek PDIP dan Bu Mega karena bagaimana pun Mas Hasto itu kan kader utama PDIP, orang dekat Bu Mega. Menurut saya pesan itu gamblang ke presiden, dan PDIP sepertinya sudah siap tidak bersama pemerintah atau akan menjadi oposisi (oposan) murni," kata Surokim saat dihubungi dari Surabaya, Jumat (21/2/2025). 

Surokim membaca putusan ini secara psikologis bisa mempermalukan presiden dan tentu akan menganggu relasi pemerintah pusat dengan seluruh kepala daerah dari PDIP. 

Apalagi, jumlah kepala daerah yang dimiliki PDIP sampai ratusan. "Ini masih awal dan prediksi saya akan kian mengeraskan relasi dalam diamnya PDIP kepada pemerintah," ucap Surokim. 

Megawati sebelumnya memang menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retreat di Akmil Magelang. Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan  dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Dalam surat itu, Megawati menyampaikan dua poin penting, pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. 

Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. *****