Jadi 'Korban' Efisiensi Anggaran, Anggota KPU Probolinggo Tidak Bisa Naik Expander Lagi

SURYA.CO.ID, PROBOLINGGO - Kebijakan pemerintah pusat melakukan penghematan atau efisiensi anggaran berdampak ke pemerintah daerah.

Dan 'korban' pertama pengetatan anggaran itu adalah KPU Probolinggo yang tidak lagi menggunakan mobil dinas (mobdin) untuk operasionalnya.

Selain KPU, ternyata penarikan mobdin itu juga berlaku untuk Bawaslu Probolinggo karena kendaraan pinjamannya ditarik oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. 

Untuk KPUProbolinggo, sebanyak 6 unit mobil merek Xpander yang dikembalikan ke KPU Jatim, Senin (10/2/2025) lalu.

Rabu (12/2/2025) sudah tidak terlihat satu pun mobil 4 jenis Xpander terparkir di garasi kantor KPU.

Hal ini dibenarkan Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih), Bayu Rizky Pramudya Ersandy.

Menurutnya, untuk penarikan kendaraan dinas memang dampak dari efesiensi anggaran.

Sebab, lanjut Bayu, untuk mobil dinas KPU Probolinggo sejatinya akan habis masa kontraknya pada 2026 mendatang dan kemudian akan dilelang.

"Kalau dari kita (KPU Probolinggo) ada 6 unit kendaraan yang ditarik oleh KPU Provinsi. Hari Senin kemarin diambil, karena Selasa saya sudah menggunakan mobil plat merah," kata Bayu saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yonki Hendriyanto. Menurutnya, 2 dari 7 kendaraan sudah ditarik oleh Bawaslu Jatim beberapa pekan lalu.

"Sementara untuk sisanya, rencananya ditarik bulan ini juga, tetapi tidak tahu kapan waktunya. Dan penarikan ini juga sudah disampaikan sebelumnya kepada kami. Semua kendaraan Bawaslu itu jenis Xpander," ungkap Yonki. *****