Fakta Baru Mobil Rubicon Milik Kades Kohod Diungkap Pengacara, Ternyata Cicilannya Belum Lunas

SURYA.co.id - Terungkap fakta baru tentang mobil rubicon Kades Kohod yang ikut viral seiring kasus sertifikat HGB pagar laut Tangerang.

Ternyata, memang benar mobil rubicon tersebut dibeli dengan kredit.

Bahkan cicilannya pun sampai saat ini masih belum lunas.

Hal ini diungkapkan oleh kuasa Hukum Kades Kohod Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin Bin Sanip, Yunihar.

Yunihar tak membantah jika Arsin memiliki mobil Rubicon tersebut. Hanya saja kata dia, mobil itu tak dibeli Arsin secara cash melainkan kredit.

"Sempat beredar di publik soal kekayaan pak Kades, tapi dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa Rubicon itu benar milik Kades Arsin, tapi untuk mendapatkannya, beliau dengan cara dicicil," paparnya kepada wartawan di Kawasan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (11/2/2025), melansir dari Tribunnews.

Baca juga: Bukan Rubicon, Ini Mobil Kades Kohod yang Disorot saat Bareskrim Geledah Rumahnya Terkait Pagar Laut

Yunihar juga mengatakan, mobil Jeep Rubicon itu hingga saat ini masih berstatus kredit dan masih dicicil oleh Kades Arsin. 

"Itu masih kredit, dan sampai saat ini pun statusnya masih kredit, beliau (Arsin) masih mencicil hingga saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, hal serupa juga pernah diungkapkan Edi, pekerja di rumah Arsin.

"Jeep Rubicon, sepengtahuan saya itu kredit, bukan beli kontan," kata Edi dikutip dari tayangan Kompas Petang pada Minggu (2/2/2025). 

Edi juga membantah mobil Rubicon itu berwarna putih seperti yang ramai diberitakan.

"Padahal bukan putih, warnanya hitam. Tahun tua, mobil second. 

"Kalau dikata itu mobil baru, tahu sendiri, harganya berapa duit mobil kayak gitu," ujar Edi. 

Edi juga membantah Arsin kabur atau menghilang setelah ramai-ramai polemik pagar laut Tangerang. 

Menurutnya, sang majikan itu ada di rumah, bahkan beberapa jam sebelum diwawancara dia juga bertemu dengan Arsin. 

"Tadi ketemu sekitar jam 9, dia bilang bang, saya berangkat dulu. ya udah pak, hati-hati. 

"Diberitakan media, lurah Arsin kabur, itu tidak benar, setiap harinya pak lurah ada di rumah," tegasnya. 

Mudah Dilacak

Di bagian lain, Mantan Kabareskrim Susno Duadji menegaskan tidak sulit untuk melacak kemungkinan adanya pencucian uang di kasus pembuatan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di pagar laut Tangerang. 

Baca juga: 3 Gelagat Janggal Kades Kohod Soal Pagar Laut Tangerang, Mangkir Panggilan hingga Acuhkan Kejagung

Menurut Susno, jika dikatakan mobil Rubicon dibeli secara kredit, maka bisa dilacak dimana belinya dan ditelusuri rekening yang bersangkutan dan keluarganya.

"Untuk membuktikan itu sangat gampang. Termasuk untuk membuktikan duit itu darimana. Siapa yang membeli tanah/laut itu? saya yakin tidak dengan cash tapi transafer. Karena sekian ratus sertifikat, hampir seribu hektar. Kalau 1 hektar Rp 30-50 juta, itu berapa puluh miliar," ungkap Susno. 

Terlepas dari itu, menurut Susno mengapresiasi Polri yang saat ini mau turun tangan untuk menyelidiki kasus ini, meskipun menurutnya agak terlambat. 

Susno melihat jeratan pidana kasus ini bukan hanya untuk kades Kohod, tapi kades-kades lain yang masuk di wilayah pagar laut. 

Penyelidikan bisa diawali dengan dugaan pemalsuan, kemudian penyuapan yang melibatkan oknum BPN. 

"Kooordinasi bukan ke KKP, KKP hanya perizinan saja. Tapi ke ATR/BPN dan Pemda Tangerang. Kemudian nanti akan mengarah ke tipikor," tegasnya. 

"Mudah-mudahan ini bukan permen karet, sudah turun, sudah memeriksa. Betul-betul diperiksa, sampai jadi tindak pidana, ditangkap. Kemudian otaknya sampai diterbitkan pencekalan," katanya. 

Menurutnya, pemeriksaan Kades Kohod bisa jadi pintu masuk. 

"Tapi jangan Kades Kohod saja. Kades yang pasang pagar, orang BPN, orang pemda. Baru si pembeli. Kan anak perusahana Agung Sedayu, yakni Pak Aguan, dan pak Antoni Salim. Jangan hanya Kades Kohod yang akan menjadi korban," tegasnya.  

Lalu, darimana sumber uang Arsin? 

Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohod sejak tahun 2021. 

Sebelum menjadi kades, kehidupan Arsin justru memprihatinkan. 

Ia hanya seorang pria sederhana yang menghabiskan masa mudanya sebagai kuli borongan dan pekerja bank keliling. 

Kini, ia menjabat sebagai Kepala Desa dan dikenal memiliki kekayaan yang mencolok.

"Dulu dia kuli bareng sama temannya. Ini bukan mengada-ada. Ini fakta adanya," kata Reza, seorang warga Desa Kohod, saat ditemui Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Selain menjadi kuli, Arsin juga disebut pernah bekerja sebagai bank keliling.

Bahkan, tingkat ekonomi Arsin ketika itu jauh di bawah rata-rata masyarakat pada umumnya. 

"Setelah lulus SD, mulai cari kerja dan akhirnya berkecimpung di bank harian," ujar Reza.

Hari-hari Arsin sebelumnya dihabiskan mengangkat material dan bergelut dengan panasnya matahari saat menjadi kuli borongan. 

Namun, kehidupan terus berputar. Arsin mencoba mencari jalan keluar dari jeratan pekerjaan kasar.

Pada 2019, Arsin memberanikan diri mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kohod.

Sayangnya, upaya pertamanya gagal. Namun, ia tidak menyerah.

Jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) pun ia emban sebelum akhirnya kembali mencalonkan diri pada Pilkades 2021 dan terpilih sebagai Kades.

Sejak menjabat, hidupnya berubah drastis. Kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. 

“Kekayaannya mulai banyak juga itu mungkin ada proyek pembangunan. Pokoknya semenjak ada proyek ini dan menjadi lurah, fasilitasnya bertambah,” kata Reza.

Salah satu simbol perubahan statusnya adalah mobil Rubicon yang kerap ia gunakan saat bekerja sebagai Kades.

Namun, saat Kompas.com mengunjungi rumahnya, mobil tersebut tak terlihat. 

“Dia sudah berada di lingkaran desa. Baru dia ada fasilitas,” imbuh Reza.

Mobil Honda Civic Nunggak Pajak

Fakta lain terungkap mengenao kondisi Hinda Civic yang telah menunggak pajak hampir 5 tahun. 

Hal itu diketahui dari laman Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten. 

“Info pajak kendaraan, terlambat 4 tahun 7 bulan 6 hari,” demikian tertulis dalam laman resmi tersebut, dikutip Kompas.com, Selasa.

Rinciannya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok Rp 20.519.000, PKB Denda Rp 4.106.000, Opsi Penerimaan (Opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok Rp 13.544.000, dan Opsen PKB Denda Rp 2.711.000.

Selain itu, ada Sumbangan Wajib Dana (SWD) Pokok Rp 715.000, SWD Denda Rp 500.000, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp 200.000, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) Rp 100.000.

“Jumlah Rp 42.395.000,” tulis laman tersebut.

Informasi mengenai mobil Honda Civic berpelat B 412 SIN milik Arsin ini dibenarkan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argowiyono. 

Menurut hasil pengecekan data internal Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, nomor polisi B 412 SIN ini tidak palsu alias Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) resmi terdaftar.

“Kalau dicek di data manajemen, nomor polisi ada. Dilihat dari data, sesuai nama dan jenis kendaraan,” ungkap Argowiyono saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id