Dewan dan Pemkab Madiun akan Kepras Belanja ATK untuk Efisiensi Anggaran

SURYA.co.id | MADIUN - Pemkab Madiun bersama Badan Anggaran DPRD mulai membahas Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 untuk efisiensi anggaran di Gedung Rapat Paripurna, Jumat (7/2/2025) sekira pukul 14.30 WIB.

Pj Sekda Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo mengatakan, dengan adanya Inpres ini akan mencoba memilah kembali, terkait dengan kebutuhan masing masing OPD.

“Salah satunya adalah kebutuhan ATK atau Alat Tulis Kantor, akan kami lihat apakah memungkinkan untuk diatur,” ujar Sodik.

Meski demikian, Sodik juga mengungkapkan, beberapa kebutuhan ATK ada yang diperuntukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya di bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Pada OPD tersebut, kebutuhan itu menjadi sebuah keharusan. Prinsipnya jangan sampai yang menyangkut pelayanan masyarakat terganggu. Secepatnya akan mendapatkan hal yang tepat. Sambil nanti menunggu pelantikan, siapa tahu ada kebijakan-kebijakan yang yang harus dilakukan,” jelas Sodik.

Pihaknya berharap, efisiensi anggaran tidak mengganggu proyek fisik yang sudah ditetapkan, dalam rangka menunjang kebutuhan masyarakat.

“Semoga tidak ada kejadian yang cukup signifikan, sampai dengan akhir tahun nanti. Kami masih memilah, akan kami coba inventaris terkait dengan itu,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPC PDIP Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, menuturkan, efisiensi anggaran akan diarahkan demi ketahanan pangan dan infrastruktur kesejahteraan masyarakat.

“Kita semua tahu, efisiensi sampai dengan 50 persen. Tapi tetap kami melihat situasi dan kondisi penganggarannya,” tuturnya.

Di satu sisi, Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, rapat pembahasan ini diskors sementara, sembari mengecek anggaran yang bisa dipangkas dari sejumlah OPD.

“Selama ini kami sudah sudah efisien. Kalau memang perlu dicek lagi mana yang perlu dipangkas, maka akan kami lakukan,” tandas Fery.