Tolak PSN SWL, Nelayan Kenjeran Surabaya dan Mahasiswa Gelar Aksi di Kementerian KKP

Fraksi PDI Perjuangan dan PKS DPR RI yang di antaranya Anggota DPR RI Reni Astuti, turut mengundang mereka dan ikut dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian KKP pada Kamis (23/1/2024) kemarin.

Melalui forum rapat kerja DPR bersama KKP, Anggota Komisi IV DPR RI Sonny Danapramita (Fraksi PDI Perjuangan) dan Riyono (Fraksi PKS) menyerahkan dokumen penolakan PSN SWL dari F3M kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

"Kami dari atas balkon, berharap Kementerian menindaklanjuti dokumen penolakan ini," Heroe menuturkan.

Tak cukup dengan hal tersebut, nelayan dengan didukung mahasiswa dan organisasi Muhammadiyah Surabaya juga melayangkan surat kepada Ombudsman.

Menurut mereka, ada kesalahan administrasi dalam penerbitan status SWL sebagai bagian dari PSN Di antaranya, dugaan pelanggaran kepemilikan tanah oleh pengembang SWL (dari yang awalnya kepemilikan seluas memiliki 50 hektare, namun bertambah hingga 100 hektare).

Kemudian, penunjukan PT Granting Jaya sebagai operator PSN yang dinilai tidak transparan.

"Hal ini memiliki potensi risiko praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme. Alasan penunjukan tersebut juga dipertanyakan, mengingat PT Granting Jaya memiliki beberapa catatan hukum," jelas Heroe. 

"Sehingga, kami mendesak Ombudsman untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah RI untuk membatalkan PSN SWL dengan alasan melanggar Perda RTRW, merusak RTH dan area konservasi, merampas ruang laut yang menjadi lahan mata pencaharian masyarakat pesisir hingga adanya potensi pelanggaran HAM jika PSN SWL tetap dilanjutkan," tegasnya. 

Tak cukup di sini, perjuangan nelayan rencananya masih akan berlanjut. Mereka tengah meminta audiensi dengan Menteri KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Kami saat ini tengah kembali ke Surabaya, karena kami juga harus berkerja sebagai nelayan. Namun, perjuangan ini belum selesai, karena kami akan terus berjuang hingga PSN SWL dibatalkan," Heroe menegaskan lagi.

Sebelumnya, dukungan terhadap sikap nelayan yang menolak PSN dilontarkan Anggota DPR RI Sonny Danapramita (Fraksi PDI Perjuangan) dan Riyono (Fraksi PKS).

Mereka juga menyerahkan dokumen penolakan kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

Pada penjelasannya, Sonny mengungkap telah bertemu nelayan di pesisir Surabaya.

Baca juga: DPRD Surabaya Tolak Proyek SWL, Cak Eri Mengaku Sudah Bersurat ke Pemerintah Pusat

Menurut Sonny, selayaknya Kementerian menindaklanjuti rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengkaji ulang PSN yang telah ditetapkan pemerintahan sebelumnya.

SWL sebagai PSN di era sebelumnya, layak untuk dievaluasi.