DPRD Surabaya Tolak Proyek SWL, Cak Eri Mengaku Sudah Bersurat ke Pemerintah Pusat

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakui adanya potensi masalah dalam proyek reklamasi pesisir, Surabaya Waterfront Land (SWL).

Pihaknya pun menghormati sikap DPRD Surabaya yang menolak pelaksanaan SWL. 

"Terkait dengan reklamasi, memang harus dihitung kembali untuk dampaknya," kata Wali Kota Cak Eri ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menceritakan, sejak 2024 pihaknya telah bersurat ke Pemerintah Pusat.

Melalui surat tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjabarkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut ditengarai menimbulkan sejumlah dampak.

Terutama, potensi bersinggungan langsung dengan masyarakat pesisir dan dampak ekologis terhadap lingkungan mangrove.

"Sebelum warga menolak, kami juga bersurat ke presiden (Presiden Joko Widodo)," ungkapnya.

"Kami sampaikan sejumlah dampak yang nantinya ditimbulkan dalam proyek tersebut. Warga juga menyampaikan kepada kami yang kemudian aspirasi tersebut kami lampirkan dalam surat pemkot, untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Pemerintah Pusat," imbuh Cak Eri.

Sebagai bagian dari PSN, maka keputusan keberlanjutan proyek SWL menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Karenanya, Cak Eri mengajak DPRD untuk ikut bersuara ke Pemerintah Pusat. 

"Kalau sekarang DPRD memiliki pandangan terbaik dan disepakati, maka bisa disampaikan ke Kementerian. Ini seperti halnya surat dari kami kepada Pemerintah Pusat," ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Dengan ikut bersurat, maka aspirasi dari Surabaya akan memperkuat pertimbangan pusat dalam mengambil keputusan.

"Ketika dewan ikut menyampaikan, pasti akan menjadi pertimbangan," tutur Cak Eri. 

"Kalau misalnya proyek ini memang harus bisa berjalan, harus seperti apa. Sebab, setiap proyek memang ada positif negatifnya. Nah, negatifnya ini sebisa mungkin dihilangkan," tegasnya.

Melalui surat sebelumnya, Cak Eri menyampaikan sejumlah dampak besar dari proyek reklamasi tersebut. Di antaranya, potensi upaya kesejahteraan nelayan (blue economies) yang terganggu hingga kerusakan hutan mangrove sebagai ekosistem alami pesisir (green economies) yang bisa saja hilang.