Tolak PSN SWL, Nelayan Kenjeran Surabaya dan Mahasiswa Gelar Aksi di Kementerian KKP

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Nelayan Kenjeran bulat menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) dilanjutkan.

Mereka menyuarakan sikap ini kepada sejumlah kementerian di Pemerintah Pusat.

Hal ini, merupakan langkah lanjutan, setelah sebelumnya masyarakat nelayan juga mendapat dukungan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Komisi C DPRD Surabaya.

Baca juga: DPR RI Tolak Reklamasi PSN Surabaya Waterfront Land, Sudah Serahkan Dokumen ke Menteri KKP

Upaya ini menjadi penting, mengingat hanya Pemerintah Pusat yang bisa menghentikan pengerjaan PSN. 

Kementerian yang didatangi nelayan tersebut, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (22/1/2025).

"Kami di Jakarta sejak Selasa (21/1/2025)," kata Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim (F3M), Heroe Budiarto dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (24/1/2025).

Di KKP, nelayan berharap Kementerian dapat menghentikan penerbitan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai dasar reklamasi.

Mereka bersama sejumlah aliansi dan organisasi masyarakat lain turut menggelar aksi.

"Kami menyerahkan dokumen penolakan dengan harapan kementerian mempertimbangkan suara nelayan, petani tambak, UMKM dan warga pesisir yang tersebar di 12 kelurahan, 4 kecamatan di Surabaya. Mereka semua terdampak," tutur Heroe. 

Perwakilan elemen nelayan tersebut, mengaku belum menemui titik terang. KKP seakan menutup pintu komunikasi dengan nelayan.

"Kami menduga ada nuansa politis," ujarnya.

Di Jakarta, pihaknya mendapatkan dukungan advokasi dari beberapa pihak lain. Di antaranya Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

F3M turut berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah dan bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqoddas dan beberapa elemen masyarakat lainnya.

"Kami mendapatkan bantuan advokasi dari berbagai pihak," ujar Heroe.

Selain dari elemen masyarakat, dukungan juga datang dari parlemen.