100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Prestasi dan Tantangan Kabinet Merah Putih

Prof Dr Murpin Josua Sembiring SE MSi,
Pengamat Ekonomi Nasional
Ketua Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (PERGUBI) Jawa Timur
Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya

SURYA.co.id - Saya memiliki beberapa catatan pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kita apresiasi implementasi Program Sosial Pemerintah berhasil meluncurkan berbagai program sosial dalam waktu singkat.

Beberapa di antaranya Penghapusan Piutang Macet UMKM di mana langkah ini membantu pelaku usaha kecil untuk kembali bangkit.

Lalu Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pada Januari 2025.

Program ini menjangkau 83 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah dan ibu hamil.

Presiden Prabowo menunjukkan komitmen pada pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Agus Harimurti Yudhoyono memimpin evaluasi capaian pembangunan prioritas hingga 2025.

Tingkat Kepuasan Publik yang Tinggi Sebuah survei Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 80,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pendahulunya dalam periode yang sama di mana responden memuji gaya kepemimpinan Prabowo yang berorientasi dan keberpihakan jelas dan tegas untuk  rakyat.

Ukuran Kabinet yang Gemuk
Awalnya saya sepakat jika ada tujuan besar maka Kabinet 'gemuk' sangat strategis hingga Kabinet Merah Putih beranggotakan 108 orang, termasuk 56 wakil menteri.

Namun, struktur besar ini belum tampak secara meyakinkan tentang efektivitas, efisiensi pemerintahan, overlapping tupoksi (tugas pokok dan fungsi), meminimalisir kepentingan-kepentingan sempit/sesaat dari Kabinet yang diutus Partai politik serta panjangnya koordinasi potensi menghambat speed decision.

Perlunya Evaluasi Kinerja Menteri
Sejumlah kementerian dinilai lamban dalam menjalankan tugas, belum gencar expose untuk transparansi kebijakan-kebijakan sesuai bidangnya.

Beberapa pihak mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi Menteri/ wakli menteri yang belum memberikan kontribusi nyata, membuat kegaduhan di publik, terbongkarnya trade record/jejak rekam masa lalu yang korup, tidak professional dibidangnya, melanggar etika dan karakter yang tidak pantas.

Analisis dan Tantangan ke Depan
Konsistensi Kebijakan Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan memiliki implementasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Target Nilai Tukar Rp5.000 per Dolar AS, target ambisius pemerintah ini untuk menekan nilai tukar menjadi Rp 5.000 per dolar AS membutuhkan perbaikan signifikan dalam fundamental ekonomi, termasuk hilirisasi produk dan peningkatan ekspor.

Koordinasi Antar Kementerian
Publik belum menyaksikan secara terbuka luaran hasil rapat-rapat koordinasi antar Kementerian untuk menjamin efektivitas pemerintahan melalui sinergi yang lebih baik antar kementerian, terutama dalam menjalankan program prioritas nasional Astacipta lebih agresip dan responsip.

Untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah perlu fokus pada keberlanjutan pembangunan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Langkah-langkah konkret, seperti memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyederhanakan struktur kabinet.

Keterlibatan koperasi-koperasi synergy dengan UMKM bentukan masyarakat di lingkungan semua pertambangan di Indonesia sebagai pemasok makan/minum dan bagian elemen kebutuhan dalam proses pengerjaan tambang (koperasi sebagai alat pemerataan ekonomi) akan menjadi kunci keberhasilan.

Pemerintah telah menetapkan target swasembada pangan pada tahun 2027.

Namun, sudah 100 hari kerja Menteri dan Badan terkait detail belum diekpos kepada publik peta jalan (roadmap) untuk mencapai kedaulatan pangan secara komprehensif.

Lalu soal upaya sistematis massif dan terstruktur melibatkan petani millenial dengan teknologi pertanian modern dengan pendekatan teknologi, inovasi, dan pola pikir kewirausahaan (Agropreneur, Petani Digital, Smart Farmer dan Petani 4.0).

Sejumlah inisiatif kita support di bidang pendidikan tinggi telah diluncurkan yang sejalan dengan Asta Cita, khususnya misi ke-4, yakni 'Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas'.

Selain itu, reformasi kurikulum Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang siap bersaing di tingkat global serta peningkatan kesejahteraan Dosen dan Peneliti harusnya jadi focus Kemendiktisaintek RI dan Menkeu RI.

Catatan urgen dan sangat strategis  juga, publik berharap agar Presiden Prabowo segera lakukan lobby-lobby tingkat tinggi dan memenangkan proses banding atas putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan hilirisasi nikel dan mendesak segera menunjuk Hakim baru di Badan Banding WTO.

Kemenangan Indonesia sangat kita tunggu karna multiplayer effeck bagi pertumbuhan ekonomi, value added, perluasan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sangat signifikan.

Pada 10 Januari 2025, panel WTO memutuskan bahwa Uni Eropa telah mendiskriminasi produk kelapa sawit asal Indonesia.

Panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap biofuel berbasis kelapa sawit dibandingkan dengan produk serupa dari Uni Eropa, seperti rapeseed dan bunga matahari.

Putusan ini harus dimanfaatkan segera untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi hambatan dagang terhadap produk kelapa sawit di pasar Eropa yang potensial selama ini dengan buka peluang baru sebagai anggota BRICS.

Meski sejumlah tantangan masih besar di depan baik dari internal bangsa sendiri maupun dari pihak 'asing' ada, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan langkah nyata dalam program sosial, pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, kepastian hukum disemua aspek dan Pembangunan koneksitas ragam infrastruktur.

Tingkat kepuasan publik yang tinggi menjadi modal berharga untuk melanjutkan agenda Pembangunan yang strategis sesuai dengan 'Asta Cita' yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045' semakin hari semakin meyakinkan publik dan optimistis tercapai.