Bupati dan Wabup Probolinggo Terpilih Kompak Tolak Mobil Dinas Baru, Sebut Tidak Membutuhkan Itu

SURYA.CO.ID, PROBOLINGGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo di Jawa Timur (Jatim), kini tengah mengusulkan empat mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih, Gus dr Mohammad Haris (Gus Haris) dan Ra Fahmi AHZ (Lora Fahmi) dalam menunjang operasionalnya.

Namun, keduanya menolak dua dari empat unit mobil dinas baru yang direncanakan Pemkab Probolinggo.

Sebab, Gus Haris dan Lora Fahmi mengaku mengutamakan skala prioritas program pembangunan daerah, sebagaimana visi misinya dalam kampanye gelaran Pilkada serentak 2024.

Dua unit mobil dinas yang ditolak itu, diperuntukkan bagi istri Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, untuk mobilisasi kegiatan PKK.

Dalam artian, Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih hanya menerima 2 unit mobil dinas saja.

Bupati Probolinggo terpilih, Gus Haris menegaskan, jika dirinya bersama Wabup Probolinggo terpilih, Lora Fahmi lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk program prioritas daerah demi kepentingan masyarakat.

"Kami sepakat untuk menolak dua mobil dinas tersebut. Mengingat kondisi daerah dan banyaknya PR (Pekerjaan Rumah, red) yang harus segera diselesaikan," kata Gus Haris, Senin (13/1/2025).

Keputusan penolakan mobil dinas baru itu, lanjut Gus Haris, diambil lantaran kondisi daerah saat ini masih sangat memprihatinkan.

Sehingga, ia bersama Lora Fahmi lebih mengutamakan program percepatan pembangunan.

"Sehingga anggaran dua unit mobil tersebut dapat dialokasikan pada program lainnya yang mungkin bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo," ungkapnya.

Gus Haris juga menyebut, jika dirinya dan Lora Fahmi sejatinya tidak membutuhkan kendaraan dinas baru tersebut.

Sebab, progam yang telah mereka canangkan, tetap menjadi prioritas utama nantinya.

"Dua unit saja untuk bupati dan wakil bupati, jika itu sudah menjadi aturan. Untuk ketua dan wakil PKK tidak usah. Meskipun sejatinya kami tidak membutuhkan itu," tegas  Gus Haris.

"Banyak PR lain yang harus segera dikerjakan. Anggaran APBD terbatas ini, harus benar-benar digunakan secara efektif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kami tidak ingin membebani anggaran dengan pengeluaran yang sifatnya tidak krusial," pungkasnya.