2.069 Rumah Tak Layak Huni di Kota Surabaya Dapat Bantuan Dandan Omah Tahun 2025

Eri menyebut perlunya perencanaan lebih matang termasuk skala prioritas.

Mana rumah yang harus didahulukan untuk dibedah, harus benar-benar dipetakan. Teknis di lapangan selama ini ada kecenderungan “cipto” alias “incip-incip roto”.

"Beberapa kelurahan digeneralisasi per RW mendapat 2 jatah perbaikan rumah. Belum tentu mendesak. Padahal beberapa case, RW sebelahnya membutuhkan empat rumah yang sebenarnya lebih mendesak," ingat Eri.

Politisi PDIP ini berharap agar sistem segera diperbaiki berdasarkan skala kerusakannya. 

Hal seperti ini bisa dipetakan berdasarkan skala prioritas. Bagi yang belum mendesak berdasarkan skala kerusakan, bisa diantrekan melalui Badan Zakat atau CSR perusahaan.

Eri mencatat belum ada standardisasi sistem kerja agar hasil konstruksi baik dan tepat waktu. 

Selain itu, perlu pelibatan lebih banyak pihak, mulai pemerintah pusat, BUMN, hingga swasta.

Pemerintah pusat, BUMN, dan swasta perlu dilibatkan untuk dukungan pendanaan guna melipatgandakan jumlah rumah yang diperbaiki agar “antrean” bedah rumah bisa segera dituntaskan. Desain juga harus mengadopsi bangunan tahan gempa.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS