2.069 Rumah Tak Layak Huni di Kota Surabaya Dapat Bantuan Dandan Omah Tahun 2025

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemkot Surabaya merencanakan membedah ribuan rumah lewat program Dandan Omah 2025. 

Program rutin bedah rumah di Kota Surabaya ini akan mencari 2.069 rumah yang paling tidak layak huni.

Kuota program Dandan Omah 2025 itu akan segera dieksekusi. 

Dua ribuan rumah warga yang tidak layak huni itu akan dibedah hingga laik ditinggali. 

Anggaran sudah disiapkan untuk membedah 2.069 rumah warga.

"Tim dari Pemkot Surabaya yang akan menyeleksi kemudian tim yang akan mengerjakan bedah rumah. Namun ternyata jumlah yang antre bedah rumah jauh lebih banyak," terang Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati, Kamis (2/1/2025).

DPRD Surabaya bersama Pemkot sudah menganggarkan bedah rumah 2025 untuk 2.069 rumah warga Surabaya.

Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah yang antre mengajukan bedah rumah. Saat ini total antrean Dandan Omah mencapai 7.789 warga.

Semua data sudah masuk dari seluruh kelurahan dan kecamatan di Surabaya. Data yang masuk antrean ini sudah sesuai by name by address. Lantas siapa yang paling didahulukan?

Aning mendesak kepada Pemkot untuk memberikan skala prioritas bagi mereka yang tingkat ketidaklayakan paling parah. Yakni yang nyaris roboh dan mengancam keselamatan warga. 

Tim dari kelurahan, kecamatan dan tim teknis yang mengecek kondisi riil lapangan.

Politisi perempuan PKS ini juga mendesak agar tidak ada ada rasionalisasi anggaran untuk program Dandan Omah, rumah tidak layak huni (Rutilahu). Rumah atau papan adalah hak dasar warga yang harus dipenuhi.

Aning mengingatkan agar program Rutilahu itu diprioritaskan. Tim di lapangan harus peka, akurat, dan penuh tanggung jawab sehingga Dandan Omah tepat sasaran.

"Tahun ini tak ada anggaran Rusunawa sehingga Rutilahu harus dituntaskan sesuai kuota. Permudah jangan dipersulit. Selama mereka warga KTP asli Surabaya dan tinggal di rumah sendiri," kata Aning.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menyebut bahwa saat ini sudah dipetakan melalui kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) yang sudah ada di masing-masing kelurahan.

Eri menyebut perlunya perencanaan lebih matang termasuk skala prioritas.

Mana rumah yang harus didahulukan untuk dibedah, harus benar-benar dipetakan. Teknis di lapangan selama ini ada kecenderungan “cipto” alias “incip-incip roto”.

"Beberapa kelurahan digeneralisasi per RW mendapat 2 jatah perbaikan rumah. Belum tentu mendesak. Padahal beberapa case, RW sebelahnya membutuhkan empat rumah yang sebenarnya lebih mendesak," ingat Eri.

Politisi PDIP ini berharap agar sistem segera diperbaiki berdasarkan skala kerusakannya. 

Hal seperti ini bisa dipetakan berdasarkan skala prioritas. Bagi yang belum mendesak berdasarkan skala kerusakan, bisa diantrekan melalui Badan Zakat atau CSR perusahaan.

Eri mencatat belum ada standardisasi sistem kerja agar hasil konstruksi baik dan tepat waktu. 

Selain itu, perlu pelibatan lebih banyak pihak, mulai pemerintah pusat, BUMN, hingga swasta.

Pemerintah pusat, BUMN, dan swasta perlu dilibatkan untuk dukungan pendanaan guna melipatgandakan jumlah rumah yang diperbaiki agar “antrean” bedah rumah bisa segera dituntaskan. Desain juga harus mengadopsi bangunan tahan gempa.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS