Surabaya Ingin Kurangi Beban Pusat, Berencana Utang Rp 5 Triliun Untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Pemkot Surabaya tengah mengkaji pembiayaan alternatif melalui pinjaman keuangan. Terobosan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian daerah sehingga akan mengoptimalkan pembangunan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) telah membangun kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI).

SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur.

Sejalan dengan hal tersebut, Surabaya akan menjadi bagian dari daerah yang akan mengajukan usulan pembiayaan. Tidak hanya Surabaya, daerah lain diharapkan turut berinovasi serupa sehingga bisa mengurangi dana transfer pusat ke daerah.

"Apeksi sudah mulai berpikir bagaimana membangun kota tanpa memberatkan fiskal pemerintah pusat. Dari situlah kami mulai berpikir untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan yang Insya Allah bisa dilakukan oleh SMI," kata Cak Eri di Surabaya.

Sebelumya Apeksi telah bertemu SMI di Yogyakarta, Selasa (10/12/2024). Eri mendorong SMI dapat membantu pembiayaan pembangunan daerah dengan bunga rendah.

"Kami sedang berdiskusi terkait dengan bunganya. Sehingga kami bisa bergerak dengan kemampuan fiskal yang ada di masing-masing kota," kata Ketua Umum Apeksi ini.

Pemerintah pusat juga akan mengkaji kemampuan daerah sebelum pinjaman tersebut dilakukan. Sehingga, terobosan tersebut tidak akan menggangu fiskal daerah dalam jangka panjang ke depan.

"Dalam pembiayaan tersebut, kami juga akan meminta persetujuan dari tiga kementerian, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

Berdasarkan kajian Pemkot Surabaya, jumlah tambahan pembiayaan yang dibutuhkan mencapai Rp 5 triliun. Angka tersebut setara 78,1 persen dari total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya dalam setahun saat ini.

"Kota Surabaya membutuhkan pembiayaan sekitar Rp 5 triliun. Ini kami usulkan kepada SMI sehingga kami nanti bisa melakukan percepatan pembangunan seperti arahan Bapak Presiden," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, terobosan pemda dalam mencari sumber pembiayaan alternatif harus mendapatkan apresiasi.

"Surabaya bisa menjadi contoh dalam diversifikasi pendapatan melalui pinjaman keuangan. Misalnya untuk pembangunan jalan, rumah sakit, dan PJU (Penerangan Jalan Umum)," kata Bima saat berada di Surabaya.

"Ini sumber pendanaan alternatif. Perlu didorong. Banyak daerah belum berpikir. Sebab dipikir ribet. Karenanya, teman-teman Surabaya ini bisa memberikan penjelasan sekaligus contoh ke daerah lain," ujar Bima.

Bima mengungkapkan, selama ini Surabaya menjadi satu di antara daerah di Indonesia yang memiliki PAD cukup besar dibandingkan dana transfer pusat dari daerah.