Fraksi PKS DPRD Surabaya Sebut Peluang Pokir Dewan Bisa Direalisasikan Kecil

SURYA.co.id | SURABAYA - Selain Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Fraksi PKS juga mendesak agar Pemkot Surabaya merealisaikan pokok pikiran (Pokir) dewan.

"Peluangnya diakui kecil karena pelaksana anggaran ada di Dinas terkait di Pemkot. Bahkan mereka tidak merealisaikan Pokir juga gak perlu minta persetujuan dewan," kata Sekretaris Fraksi PKS Aning Rahmawati, Senin (13/10/2025).

Kondisi itu sudah berlangsung lama, padahal dalam aturannya sangat jelas gitu di UU 23/2014 tentang Pemrintah Daerah.

Baca juga: Fraksi Gerindra Desak Pemkot Surabaya Realisasikan Program Pokir Dewan

Belum lagi Permendagri 86/2017 bahwa Pokir adalah bagian dari perencanaan pembangunan.

Disebutkan bahwa DPRD wajib menyerap aspirasi melalui reses.

Hasil reses inilah Pokir, dan idealnya wajib direalisasikan.

Hasil reses ini wajib menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Namun realitanya, persentase Pokir untuk terealisasi sangat kecil sekali, padahal Pokir DPRD bisa menjadi salah satu program dinas.

Namun juga paling mudah untuk di rasionalisasi.

"Biasanya Pokir ini wujudnya kebanyakan fisik dan infrastruktur. Misalnya gorong-gorong, PJU, semuanya paling mudah dirasionalisasi saat efisiensi anggaran. Tanpa persetujuan DPRD," kata Aning.

Untuk itu, Fraksi PKS mendesak agar Pemkot memahami. DPRD Surabaya dikaii sering terhambat dalam proses memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Pokir tidak terlaksana. Amanah rakyat yang diperjuangkan melalui reses dan diwujudkan dalam Pokir tak terealisasi. Bagian dari perencanaan yang wajib dipertimbangkan dalam penyusunan APBD bersama Dewan," kata Aning.