Demokrat Belum Sikapi Ide Pilkada Lewat DPRD, AHY : Kontestasi Jangan Bikin Ongkos Politik Mahal

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Partai Demokrat menyatakan tidak akan buru-buru mengambil sikap dengan  wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui mekanisme di DPRD yang saat ini bergulir. 

Sebaliknya, Demokrat menegaskan terlebih dahulu akan melakukan kajian mendalam soal isu perubahan sistem politik tersebut. 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, meski begitu pihaknya saat ini terus mengikuti perbincangan atas wacana tersebut.

Nantinya, sikap akan diambil setelah dilakukan kajian menyeluruh termasuk juga akan membahas di internal partai. 

"Saya senang mendengarkan berbagai masukan dan tidak ingin terburu-buru untuk memberikan pandangan atau posisi kami," kata AHY saat ditemui di sela kegiatan di Bandara Juanda, Jumat (20/12/2024). 

Belakangan isu Pilkada dipilih oleh DPRD memang menjadi perbincangan hangat. Presiden RI, Prabowo Subianto yang pertama kali melontarkan mengenai wacana tersebut. 

Rencana itu juga menimbulkan pro kontra, kendati tidak sedikit kalangan parpol yang menyatakan setuju lantaran ongkos politik yang mahal. 

Namun AHY mengungkapkan Partai Demokrat terlebih dahulu akan menghimpun berbagai pandangan.

Sebab, AHY termasuk yang yakin dalam berbagai isu pasti akan ada pro dan kontra termasuk wacana tentang Pilkada dipilih oleh DPRD. Berbagai pendapat itulah yang nanti akan dibahas di internal Partai Demokrat. 

Para prinsipnya, AHY menyatakan bahwa Demokrat ingin agar kontestasi Pilkada diisi dengan pertarungan gagasan.

Kontestasi politik tidak boleh diarahkan pada urusan pragmatis yang hanya akan membuat ongkos politik menjadi mahal. 

Sebagai politisi, AHY mengakui hal ini menjadi persoalan bersama baik kalangan parpol maupun kandidat kepala daerah sekali pun. Sehingga Demokrat ingin agar sistem politik bersandar pada semangat perbaikan. 

"Selalu kita harus meyakini bahwa semangatnya adalah memperbaiki dalam rangka menghadirkan sistem politik dan demokrasi yang lebih baik, bukan untuk mengubah tanpa alasan," terang AHY yang juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.  *****