Respon Pernyataan Mendagri, KAKI Ajak Masyarakat Awasi Ketat Pelaksanaan Pilkada Serentak

SURYA.CO.ID  - Pengawasan jalannya proses Pilkada serentak dilakukan semua pihak, termasuk juga yang dilakukan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kabupaten Lamongan yang menyatakan komitmennya untuk mengawasi  jalannya Pilkada Lamongan 2024.

Pernyataan itu disampaikan merespon pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengungkapkan adanya potensi ketidaknetralan KPU dan Bawaslu daerah dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Kusnadi, perwakilan KAKI Jawa Timur, mengaku khawatir bahwa masalah serupa bisa terjadi di daerah mana saja. 

Untuk itu Kusnadi juga menghimbau masyarakat Lamongan untuk berperan aktif ikut dalam mengawasi jalannya pilkada. 

"Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan lembaga yang mungkin menjadi alat negara atau birokrasi yang berkuasa. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita," tegasnya, Jumat (15/11/2024).

Pernyataan Menteri Tito yang mengungkap bahwa sekitar 50 hingga 60 persen dari KPU dan Bawaslu daerah berpotensi tidak netral, menjadi sorotan serius bagi KAKI. 

Dalam Rakornas Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Tito mengatakan bahwa terdapat indikasi bahwa beberapa anggota KPU dan Bawaslu 'memasang orang' untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan keraguan terhadap integritas mereka.

"Kami mengapresiasi langkah tegas Mendagri yang mencopot Pj Bupati Kampar karena dugaan ketidaknetralan. Namun, tindakan ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat di daerah lain, termasuk Lamongan," tambah Kusnadi.

KAKI menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sangat penting untuk memastikan pilkada yang jujur dan adil. 

"Jika masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam pengawasan, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar, dan demokrasi kita akan terancam," tegas Kusnadi.

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, KAKI mendorong semua elemen masyarakat untuk bersatu dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.

Kejelasan dan transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

"Kami berharap Pilkada Lamongan dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi proses pilkada agar terhindar dari praktik korupsi dan money politik," pungkas Kusnadi.

Sebagimana diketahui, Pilkada Lamongan 2024 diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan nomor urut 1, Abdul Ghofur - Firosya, dan Pasangan nomor urut 2, Yuhronur Efendi - Dirham.