Bapenda Nganjuk Gandeng Kejaksaan Guna Tingkatkan Kepatuhan Pajak MBLB Bagi Pengusaha Tambang

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat menggelar kegiatan Pendampingan Hukum dan Sosialisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bagi pelaku usaha tambang. 

Kegiatan ini digelar, dengan tujuan membangun pemahaman mendalam bagi para pengusaha tambang terkait peraturan pajak MBLB dan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak tersebut. 

Kepala Bapenda Nganjuk Slamet Basuki mengatakan, pajak MBLB merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. 

Sehingga, kepatuhan dalam membayar pajak MBLB begitu penting.

"Ketaatan dalam membayar pajak MBLB sangat penting untuk memastikan tersedianya dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk," kata Slamet Basuki, Sabtu (14/12/2024). 

Slambas, sapaan Kepala Bapenda, melanjutkan, dana itu salah satunya bisa dialokasikan untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Nganjuk atau Universal Health Coverage (UHC). 

Memang, sumber dana UHC ini sendiri berasal dari Pajak Daerah atau PAD Nganjuk.

"Pemkab Nganjuk setiap tahunnya membutuhkan kurang lebih 100 miliar untuk membiayai BPJS Kesehatan atau diberi nama UHC," lanjutnya. 

Ia berharap, kepatuhan dalam membayar pajak oleh pelaku usaha tambang dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Utamanya, membayar pajak sesuai jumlah tanggungan yang harus dibayarkan dan tepat waktu. 

"Bagaimana MBLB bisa maksimal untuk melayani masyarakat Nganjuk," ungkapnya. 

Slambas turut berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Nganjuk yang telah ikut berperan dalam mengoptimalkan pajak daerah. 

Ini menjadi langkah pertama kolaborasi dengan Kejari Nganjuk dalam mengoptimalkan peningkatan PAD Nganjuk.

"Semoga pendapatan daerah dari pajak dapat berjalan optimal sesuai perundang-undangan," urainya. 

Kepala Kejari Nganjuk, Ika Mauluddhina menyambut baik kolaborasi ini.