Carok dalam Seminar Nasional di Pendopo Agung Bangkalan: Murni Warisan dari Belanda

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Polres Bangkalan menggelar Seminar Nasional bertajuk, ‘Peran Kepolisian, Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam Menciptakan Budaya Penyelesaian Dendam Akibat Carok Berdasarkan Nilai-nilai Adab Madura di Pendopo Agung Bangkalan, Jumat (13/12/2024).

Kesempatan tersebut dihadiri langsung Wakil Menteri (Wamen) Hukum RI Prof Eddy OS Hiariej selaku narasumber bersama Rektor Unitomo Prof Dr Siti Marwiyah, Komisi VII DPR RI Dr Erik Hermawan, Tokoh Budayawan Jatim D Zawawi Imron, Ketua PCNU/MUI Bangkalan KH Makki Nasir serta Pj Bupati Bangkalan Prof Dr Drs RM Arief Moelia Edie, MSi hingga Wakapolres Bangkalan Kompol Andi Febrianti Ali, SE.

“Kekerasan yang umumnya disebut carok, adalah murni memang warisan dari masa penjajahan Belanda. Karena kalau masyarakat kala itu akur akan membahayakan eksistensi Belanda sebagai penjajah, kita tidak boleh akur,” ungkap Kompol Andi.

Pernyataan Andi menyeret benak para undangan kepada istilah di masa penjajahan Belanda, devide et impera atau politik pecah belah atau politik adu domba. 

Strategi ini dianggap Belanda yang paling ampuh untuk menghadapi perlawanan dari penguasa atau raja-raja lokal Nusantara.   

“Kita dibuat tidak akur, Ini diadu sama itu, dikasih imbalan. Itu yang menjadi turunan kenapa carok-carok terjadi, dari situ dibentuknya. Karena memang jahat sekali Belanda itu, untuk membentuk karakter, karena Belanda dalam pikirannya akan menjajah seumur hidup,” pungkas Andi.  

Selain dihadiri sejumlah perwakilan kepala desa, kesempatan itu juga dihadiri Ketua Umum Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) H Moh Rawi, serta sejumlah tokoh agama dan unsur Forkopimda Bangkalan.

Seminar nasional itu juga dijadikan kesempatan segenap komponen masyarakat Bangkalan dalam satu komitmen bersama, ‘Deklarasi Peletakan Senjata Tajam’. 

Beberapa jenis senjata tajam (sajam) mulai dari celurit dan pisau ditanggalkan, sebagai simbol penghentian konflik dan kekerasan, meninggalkan kebiasaan membawa sajam dan mengecam dengan tegas tindak kekerasan yang menggunakan sajam.  

Usai deklarasi, para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur Forkopimda Bangkalan, termasuk seluruh narasumber menandatangani papan ‘Deklarasi Peletakan Senjata Tajam’. Usulan-usulan berkaitan dengan upaya mengikis kekerasan menggunakan sajam hingga pembentukan Dewan Adat Madura mengemuka.

Meski masih sebatas usulan, namun pembentukan Dewan Adat Madura menjadi perhatian Wamen Hukum RI Prof Eddy OS Hiariej. 

Menurutnya, hal itu menjadi langkah awal yang baik.  Sebagaimana komitmen bersama dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya mengakhiri kekerasan carok.   

“Hukum pidana kita ke depan itu ada yang namanya kebutuhan keadilan, salah satunya pendekatannya adalah peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ini bukan kita yang berkata demikian, tetapi banyak peneliti asing yang kemudian menyatakan bahwa penyelesaian bisa melalui tokoh agama dan adat,” ungkap Prof Eddy.  

Bahkan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru, lanjutnya, memberi peluang untuk itu. 

Oleh karenanya, ia meminta untuk sering-sering melakukan dialog dengan masyarakat, sering-sering melakukan berbagai macam kegiatan yang kemudian menanamkan nilai-nilai budaya luhur, nilai-nilai agama kepada seluruh masyarakat.