37 Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024 di Jatim Lawan Kotak Kosong, Akademisi Harap Treshold Dihapus

SURYA.co.id | SURABAYA - Kalangan akademisi menilai fenomena Kotak Kosong di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di Jatim yang mencapai 37 daerah membuat kompetisi dalam pilkada hilang.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) yang juga Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Prof Drs Kacung Marijan MA PhD, menuturkan ke depan calon tunggal atau lawan kotak kosong diharapkan sudah tidak terjadi lagi di pemilihan selanjutnya.

"Tadi saya usulkan (agar tidak ada lagi kotak kosong), threshold harusnya ditiadakan, sehingga sejak awal orang itu mulai berkompetisi," katanya dalam diskusi publik bertajuk Kotak Kosong dan Demokrasi dalam Big Data di Gedung Kuliah Bersama, UPN Veteran Jawa Timur, Senin (25/11/2024).

Dalam diskusi publik yang diadakan oleh Pusat Kajian Transformasi Masyarakat dan Budaya Digital, FISIP UPN Veteran Jatim tersebut, Kacung mengatakan, fenomena kotak kosong bisa terjadi karena beberapa hal, seperti dengan sengaja ada dorongan secara kelembagaan untuk mengarah ke kotak kosong melalui treshold.

"Ini juga didorong oleh personalisasi dari Pilkada, termasuk pencalonan, adanya sosok yang kuat, sehingga orang itu berpandangan, siapapun yang akan lawan tidak akan jadi. Makanya kartelisasi itu mendapatkan pembenaran, karena personalisasi politik tadi," jelasnya.

Tanpa treshold, kata dia, pemilihan ke depan bisa berlangsung dengan penuh kompetisi, karena bukan hanya incumbent yang bisa mempersiapkan diri untuk kembali maju dalam Pilkada, tetapi juga partai atau calon lain.

"Biar fair dan kompetisi itu ada, ya sejak awal dibuka seluas-seluasnya bagi partai-partai untuk dapat mencalonkan diri," ucapnya.

Sementara itu, Dr Catur Suratnoaji MSi, Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN Veteran Jawa Timur mengatakan membuat perlawanan dalam Pilkada 2024 tidak berimbang.

"Kalau manusia dibandingkan dengan sesuatu yang tanpa wujud, itu jelas nggak fair. Saya setuju kalau ambang batas itu diturunkan atau ditiadakan," imbuh Catur.

Secara politik, lanjut dia, kotak kosong juga seperti kelompok termarjinalkan, yang secara kekuatan politik dan ekonomi lemah.