Usai Pasang Badan Bantu Guru Supriyani, Abdul Halim Momo Minta ke Hakim: Vonis Bebas Tanpa Syarat

SURYA.co.id - Setelah pasang badan membantu guru Supriyani yang disomasi, Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo kini angkat bicara lagi.

Kali ini terkait tuntutan bebas yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Supriyani.

Menurut Abdul Halim Momo, keputusan jaksa ini sudah tepat.

Ia bahkan menuntut agar hakim memberikan vonis bebas tanpa syarat kepada Supriyani.

Abdul Halim Momo menegaskan, bahwa guru Supriyani berhak bebas tanpa syarat, karena fakta persidangan. 

Baca juga: Usai Kapolsek Baito Dicopot Imbas Kasus Guru Supriyani, Susno Malah Minta Disanksi Lebih: Tak Cukup

"Harapan kami dengan fakta-fakta persidangan majelis hakim bisa memvonis bebas Supriyani tanpa syarat," ujar Abdul Halim Momo, Selasa (12/11/2024), melansir dari Tribun Sultra.

Selaku Ketua PGRI Sultra berterima kasih kepada JPU yang memberikan tuntutan bebas kepada sang guru honorer tersebut. 

"Jadi yang jelas kami mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada jaksa yang telah memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani," katanya. 

Menurut Halim, tuntutan jaksa ke Supriyani sudah sesuai dengan fakta persidangan.  

Ia mengatakan dari fakta persidangan, para saksi yang disumpah juga tidak melihat Supriyani melakukan pemukulan.

Baca juga: Gelagat Guru Supriyani Usai Dituntut Bebas, Tetap Ngotot 1 Hal Ini, Pengacara Akan Ajukan Pledoi

PGRI juga menilai selama jalannya persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Supriyani melakukan pemukulan kepada siswa seperti yang tuduhkan orangtua korban. 

Sehingga atas dasar itu pula, PGRI Sultra meyakini Supriyani tidak bersalah. 

"Fakta-fakta persidangan juga para guru yang disumpah ini mereka mengatakan tidak ada atau tidak melihat Supriyani memukul, apalagi keterangan anak bertolak belakang dengan saksi dewasa," tutupnya.

Sebelumnya, Abdul Halim Momo pernah muncul mengaku siap pasang badan untuk membantu guru Supriyani.

Apalagi mengetahui guru Supriyani mendapatkan somasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan, setelah mencabut surat kesepakatan damai.