Perjalanan Lima Tahun Pembangunan Kabupaten Trenggalek

Oleh: Airlangga Pribadi Kusman Ph.D 
Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

SURYA.CO.ID - Lima tahun progres pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), menunjukkan realisasi atas harapan kebijakan desentralisasi. 

Tidak hanya menghadirkan kekuasaan yang berperan untuk memberdayakan rakyat dalam jangkauan yang dekat, namun lebih dalam lagi memperlihatkan langkah keberhasilan menuju kemakmuran rakyat yang merata. 

Keberhasilan tersebut, berangkat dari tiga pilar pembangunan yang kongruen dengan semangat Trisakti Bung Karno (politik yang berdaulat, ekonomi berdikari dan pemajuan kebudayaan yang berkepribadian). 

Serta, orientasi pembangunan pemerintahan pusat yang mendorong ekonomi inklusif yang memberdayakan kapasitas warga, mendorong orientasi inklusif dan membangun ekosistem yang berkarakter ekologis.

Berbagai capaian pembangunan bercorak partisipatoris ini, berjalan melalui pembenahan birokrasi mencapai pelayanan prima dengan capaian indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2019 sebesar 66,91 menjadi tahun 2023 sebesar 78,24. 

Berbagai capaian tersebut, terealisasi dengan rangkaian program seperti pembangunan yang mengedepankan fokus pada pemberdayaan kekuatan usaha dari 5 ribu perempuan. 

Kemudian, memberi keringanan modal usaha melalui kredit tanpa agunan. Lalu biaya rendah untuk pedagang pasar dan kalangan difabel. 

Ada lagi mengedepankan pentingnya kolaborasi dan usaha kolektif melalui pendirian swalayan berjejaring harus berbasis koperasi.

Lebih lanjut, paket kebijakan lelang investasi dan kemudahan perijinan serta insentif. Serta, platform New Economy berbasis ekologis dengan penerapan perdagangan karbon.

BUMD Trenggalek sebagai pionir BUMD yang bertransaksi di bursa karbon Indonesia. 

Kolaborasi pariwisata dengan community based tourism dengan angka statistik yang menunjukkan capaian pada tourism. 

Pada tahun 2019, angka rata-rata spent of money sebesar Rp 200 ribu, bertambah lebih dari dua kali lipat pada tahun 2023, mencapai Rp 434 ribu.

Hal tersebut, dijalankan sebagai program yang sejalan dengan program pembangunan pemerintah berbasis hilirasi pertanian dan perikanan yang selektif terhadap industri ekstraktif dan mendorong manufaktur. 

Capaian konkret dari kebijakan tersebut, adalah bahwa terjadi progres luar biasa, apabila melihat indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dari tahun 2019 hingga 2023. Selama rentang itu, terjadi peningkatan dari skor 5,4 hingga 5,7.