Pimpinan Definitif DPRD Jatim Resmi Dilantik, Target Gedok APBD 2025 Pada 10 November

SURYA.CO.ID,  SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) di periode 2024-2029 ini, resmi memiliki pimpinan definitif, yakni posisi ketua dan empat wakil ketua. 

Kelima pimpinan itu adalah Musyafak Rouf sebagai Ketua serta Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono dan Sri Wahyuni sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim. 

Kelima pimpinan dewan tersebut, telah diambil sumpah jabatan dalam rapat paripurna, Kamis (24/10/2024). 

Pengambilan sumpah jabatan itu mengacu pada keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang SK pimpinan definitif. 

Pengambilan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Charis Mardiyanto. 

Pasca pengucapan sumpah dan janji, juga dilakukan proses serah terima palu sidang dari pimpinan sementara kepada Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf atau Cak Syafak. 

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur," kata Cak Syafak. 

Komposisi pimpinan dewan itu mengacu pada lima perolehan kursi terbanyak hasil Pemilu 2024. 

Yakni PKB (27 kursi), PDI Perjuangan (21 kursi), Gerindra (21 kursi), Golkar (15 kursi) dan Demokrat (11 kursi). 

Sehingga, lima pimpinan definitif itu merupakan kader dari masing-masing partai politik pemenang tersebut. 

Cak Syafak adalah politisi PKB, sedangkan Deni adalah politisi PDIP, Hidayat politisi Gerindra, Blegur politisi Golkar dan Sri Wahyuni merupakan politisi Demokrat. 

Kendati memiliki jabatan strategis, namun Cak Syafak menyadari akan banyak tantangan ke depan. 

"Tentu bukan hal yang mudah, tantangan dan hambatan ke depan telah menanti. Untuk itu, atas nama pimpinan berkomitmen untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan melakukan kolaborasi bersama eksekutif," ungkap Cak Syafak. 

Menurut Cak Syafak, sebagai lembaga legislatif, pihaknya akan mengedepankan prinsip kolektif kolegial mengingat ada 120 anggota DPRD Jatim. 

Dia pun menjamin, dewan akan gaspol. Apalagi tidak hanya pimpinan, namun alat kelengkapan dewan (AKD) berupa komisi dan sebagainya juga sudah dibentuk.