Sosok Yandri Susanto Menteri Desa yang Dikritik Mahfud MD karena Buat Undangan Haul Pakai Kop Resmi

SURYA.CO.ID - Inilah sosok dan rekam jejak Yandri Susanto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Kabinet Merah Putih yang jadi sorotan karena menggelar acara tasyakuran di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10/2024).

Acara tasyakuran itu dirangkai dengan peringatan Hari Santri tahun 2024 dan khaul ke-2 Hj Biasmawati ibu dari wakil ketua Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.  

Namun bukan acaranya yang disorot, namun surat undangan yang dibagikan Yandri Susanto. 

Sebab, acara yang bersifat pribadi itu menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi Kementerian PDT.

Dikutip dari Kompas.com, acara itu dimulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dengan dihadiri ratusan orang.

Baca juga: Perbandingan Harta 4 Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Kalah Tajir dari Ini, Ada Anak Menteri

Istri Yandri Susanto sekaligus calon bupati Serang nomor urut 2, Ratu Rachamatu Zakiyah, pun turut hadir.  

Selain santri, para kepala desa serta jajarannya dan Ketua RT, RW, kader PKK berikut kader Posyandu pun diundang.  

Di bagian lain, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun instagram pribadinya mengkritik penggunaan stempel dan kop resmi Kementerian PDT dalam surat undangan acacara tersebut. 

"Kalau benar ada surat itu maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga," tulis Mahfud dalam keterangan foto surat undangan yang diunggahnya. 

Ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) usai mengikuti Sertijab Menhan RI, Selasa (22/10/2024), Mahfud menyebut Yandri Susanto melanggar etika birokrasi karena membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara pribadi. 

"Saya tidak tahu apakah (surat undangan yang viral) itu betul, tapi kalau betul, makanya saya bilang, kalau benar, itu salah, melanggar etika birokrasi," kata Mahfud ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) usai mengikuti Sertijab Menhan RI, Selasa (22/10/2024).

Dia mengingatkan bahwa urusan pribadi atau keluarga tak boleh dikaitkan dengan kementerian, semisal dengan membuat surat undangan memakai kop dan stempel resmi kementerian.

"Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu, lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian," papar Mahfud.

Kalau surat itu benar dibuat oleh Yandri, Mahfud pun berharap hal tersebut tidak terulang kembali.

"Tapi kalau itu (benar) terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi," pungkas dia