Berita Surabaya

Pemprov Jatim Gelontor Rp 1 Triliun Lebih untuk Madrasah Diniyah dalam 5 Tahun Terakhir

Salah satu bentuk kongkrit peningkatkan kualitas SDM ini adalah dengan menguatkan pendidikan pesantren. 

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/f
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Di usia yang ke-79, Pemerintah Provinsi Jatim terus meneguhkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas SDM guna mendukung Jatim sebagai gerbang nusantara baru.

Salah satu bentuk kongkrit peningkatkan kualitas SDM ini adalah dengan menguatkan pendidikan pesantren. 

Penguatan SDM terus dilakukan sebagai program prioritas dan unggulan yang telah dilakukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2019-2024.

Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menuturkan, penguatan pendidikan diniyah di pesantren menjadi salah satu program prioritas karena ada lebih dari 6.600 pesantren di Jatim. Mulai dari pondok pesantren tradisional atau salaf maupun pesantren modern. 

“Perhatian untuk pesantren secara nyata kita lakukan dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Program Bosda Madin ini adalah yang dilaksanakan dalam Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS),” tutur Adhy, Senin (14/10/2024). 

Program tersebut sengaja digulirkan, karena Madrasah Diniyah telah ikut memberikan kontribusi besar dalam rangka meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa.

“Terlebih kami di Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat konsen mendorong peningkatan IPM. Sehingga BPPDGS dan Bosda Madin adalah garda terdepan dalam mendulang peningkatan SDM di lingkungan pesantren,” ujar Adhy.

Ia mengungkapkan, dengan digelontornya program BPPDGS (Bosda Madin), maka anggaran tersebut bisa digunakan untuk peningkatan kualitas operasional sekolah. 

Yang harapannya bisa meningkatkan kualitas belajar mengajar sehingga lulusan pendidikan atau sekolah diniyah di pesantren memiliki daya saing yang menonjol.

Adhy kemudian merinci BPPDGS atau Bosda Madin yang telah dialokasikan selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari Rp 1 triliun. 

Khusus di tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp. 200 miliar. Alokasi itu untuk 38 Kabupaten Kota yang dilakukan dalam enam bulan pembayaran.

Lebih lanjut ditegaskan Adhy, BPPDGS atau Bosda Madin memiliki sejumlah sasaran program. 

Di antaranya, untuk Santri atau Warga Belajar, untuk Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula atau Wustho, dan untuk program kejar Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren.

Program tersebut juga menyasar untuk Ustadz atau Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula atu Wustho dan Guru Swasta SD/MI/Salafiyah Ula/SMP/MTs/Salafiyah Wustho Swasta dan Guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap. 

“Bosda Madin dilaksanakan juga bertujuan untuk meringankan serta mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan santri, warga belajar, juga siswa khususnya dari keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh pendidikan,” kata Adhy. 

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved