Young Buddhist Association Ajak Gen-Z Aktif Berpartisipasi dan Sukseskan Pilkada Serentak 2024

SURYA.co.id | SURABAYA - Young Buddhist Association (YBA) Indonesia mengajak generasi Z (Gen-Z) untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024 di Jatim.

Ada berbagai cara yang bisa dilakukan anak muda untuk menyukseskan event pesta demokrasi tersebut.

YBAI menilai, mendukung pelaksanaan Pilkada menjadi tugas pemuda sebagai bagian dari kewarganegaraan, meskipun ajaran Buddha tidak secara khusus mengamanatkan pemungutan suara atau partisipasi politik.

“Keputusan untuk memilih adalah pilihan pribadi. saya mendorong umat Buddha muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan memberikan suara dalam Pilkada 2024 ini,” kata Ketua Dewan Pembina Young Buddhist Association of Indonesia Billy Lukito Joeswanto, Minggu (13/10/2024).

YBAI menyerukan ajakan tersebut dalam berbagai kesempatan, di antaranya dengan bertemu mahasiswa melalui kegiatan Kuliah Umum Lintas Agama di Universitas Surabaya.

Menurut Billy, ajaran Buddhis mengenal prinsip mendukung keterlibatan sipil.

Pertama, tindakan yang benar (Samma Kammanta) yang artinya memberikan suara dapat dilihat sebagai bentuk tindakan yang benar, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Welas Asih (Karuna) yang artinya dengan memberikan suara, seseorang berpotensi mempengaruhi kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan semua makhluk.

Ketiga, saling ketergantungan yang artinya ajaran Buddha mengajarkan bahwa semua hal saling berhubungan.

"Berpartisipasi dalam keputusan masyarakat mengakui keterkaitan ini,” katanya.

Keempat, kesadaran yang artinya terlibat dalam proses pemungutan suara dengan penuh kesadaran dapat membantu seseorang membuat keputusan yang tepat untuk kepentingan semua orang.

Kelima, jalan tengah, artinya partisipasi yang seimbang dalam kehidupan sipil.

Tidak sepenuhnya menarik diri atau menjadi terlalu terikat pada politik, sejalan dengan ajaran Buddha tentang Jalan Tengah.

“Dalai Lama telah berbicara tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi sipil. Beliau pernah berkata bahwa Demokrasi adalah nilai universal yang didasarkan pada kehendak bebas rakyat,” kata Billy mengutip Dalai Lama.

Meski begitu, ajaran Buddha menekankan pengembangan spiritual pribadi di atas keterlibatan politik.

Meskipun memberikan suara dapat menjadi tindakan yang positif, hal itu tidak boleh dilihat sebagai kewajiban agama.

"Anak muda Buddhis harus membuat keputusan sendiri tentang partisipasi politik berdasarkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Buddhis dan penilaian mereka tentang apa yang terbaik untuk komunitas dan masyarakat,” ujarnya.

Dari sudut pandang Buddhis, memberikan suara dalam pilkada dapat dipahami melalui beberapa poin penting.

Ada lima poin penting dalam ajaran Buddha, pertama, Karma Kolektif yang berhubungan soal tindakan manusia (karma) memiliki konsekuensi.

"Nah memberikan suara dalam pilkada dapat dilihat sebagai tindakan kolektif yang membentuk masa depan masyarakat," katanya.

Kedua, mengurangi penderitaan.

Dengan memberikan suara, maka memiliki kesempatan untuk mendukung kebijakan pemimpin yang dapat bekerja untuk mengurangi penderitaan bagi semua makhluk.

Ketiga, mempraktikkan welas asih.

Dengan memberikan suara tentu dapat menjadi sebuah tindakan welas asih (karuna) karena mempertimbangkan kesejahteraan semua anggota masyarakat.

Keempat, Agama Buddha yang Terlibat (Engaged Buddhism).

Gerakan modern ini menekankan partisipasi aktif dalam isu-isu sosial dan politik sebagai bagian dari praktek Buddhis.

Kelima, Mata Pencaharian yang Tepat.

Dengan berpartisipasi dalam proses demokrasi, tentu berkontribusi pada masyarakat yang adil dan beretika, yang mendukung konsep Mata Pencaharian Benar (Samma Ajiva) dari Jalan Mulia Berunsur Delapan.

Keenam, Kewarganegaraan yang penuh kesadaran (Mindful Citizenship).

Dalam memberikan suara mendorong seseorang untuk menjadi warga negara yang sadar, sadar akan isu-isu sosial dan dampaknya terhadap semua makhluk.

Ketujuh, Aksi Tanpa Kekerasan.

Dalam memberikan suara adalah cara yang damai untuk membuat perubahan, sejalan dengan prinsip Buddha tentang tanpa kekerasan (ahimsa).

“Meskipun poin-poin ini menyoroti pentingnya memberikan suara dari sudut pandang Buddhis, sangat penting untuk diingat bahwa ajaran Buddha tidak mewajibkan partisipasi politik. Keputusan untuk memilih haruslah keputusan pribadi, yang dibuat dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, dengan mempertimbangkan potensi manfaat bagi semua makhluk,” katanya.