Datangi DPRD Jatim, Warga Pesisir Sambat Rencana Proyek Reklamasi Pantai Timur Surabaya

Sepanjang hearing itu berlangsung, para nelayan terus saling menyampaikan keluhan dan protes. Alasan mereka pun seragam. 

Yakni, khawatir mata pencaharian sebagai nelayan terganggu lantaran reklamasi. 

Beberapa kali, rapat pun sempat memanas dan terjadi perdebatan.

Bahkan, nelayan menolak ketika PT Granting dipersilakan bicara hingga hearing usai. 

Pada saat hearing berlangsung, warga yang hadir turut mempertanyakan andil Pemprov Jatim  dalam proyek tersebut. Mulai dari regulasi dan semacamnya. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur Muhammad Isa Anshori menjelaskan, rencana itu masuk PSN, sehingga kewenangan berada di Pemerintah Pusat. 

Lantaran diatur dalam regulasi pusat, maka praktis aturan dibawahnya bakal menyesuaikan. Misalnya, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. 

"Karena sifatnya strategis, maka seluruh perizinan dan sebagainya itu dikeluarkan oleh kementerian atau Pemerintah Pusat," ucap Isa. 

Ketua DPRD Jatim sementara Anik Maslachah menegaskan, sudah menampung seluruh aspirasi dari warga tersebut. 

Seluruhnya akan disampaikan ke Pemerintah Pusat. Anik pun sepakat bahwa apa pun itu tidak boleh merugikan warga. Dewan pun bakal melakukan pendalaman. 

DPRD pun memberi peluang bakal ada pertemuan lanjutan. 

Apalagi, alat kelengkapan dewan atau AKD yang salah satunya adalah Komisi di DPRD Jatim saat ini belum terbentuk. 

"Satu forum tidak cukup untuk mengambil sikap karenanya harus semuanya berbesar hati," ungkap Anik. 

Sementara itu, Lilik Hendarwati anggota DPRD Jatim menjelaskan, forum hearing itu berfungsi untuk mendudukkan masalah. 

Sebab, sebelum hearing, perwakilan warga pesisir itu sudah pernah mendatangi dewan beberapa waktu lalu dengan menggelar demo.