Lindungi Stabilitas Nilai Rupiah dengan Tingkatkan Penggunaan Skema 'Local Currency Transaction'

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah terus mendorong diversifikasi mata uang dan pendalaman pasar mata uang keuangan melalui penggunaan mata uang lokal untuk transaksi ekonomi dan keuangan atau Local Currency Transaction (LCT).

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar, memperdalam pasar keuangan dan meningkatkan efisiensi pasar valas yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung peningkatan perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara mitra.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rudy Rahmaddi mengungkapkan, dari data Bea Cukai menunjukkan, secara nasional tercatat pemanfaatan skema tersebut sejak Desember 2022 hingga September 2024, baru ada 103 dokumen yang menggunakan skema LCT.

"Dari data itu menunjukkan pelaku usaha, khususnya importir yang memanfaatkan skema LCT masih sangat minim," kata Rudy, saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Jatim Talk yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur (KPw BI Jatim) di Surabaya, Senin (30/9/2024).

Jumlah tersebut, hanya 0,0024 persen dari total 4,19 juta dokumen impor yang ditangani Ditjen Bea Cukai. Dari total dokumen tersebut, nilai devisa dari LCT baru mencapai Rp 123 miliar.

"Alias, hanya 0,0015 persen dari total devisa impor senilai Rp 7.8993 triliun. Saat ini, baru ada empat negara mitra yang telah mempunya mekanisme LCT dengan Indonesia. Yakni, Tiongkok, Malaysia, Jepang, Thailand," jelas Rudy.

Sedangkan negara yang sebentar lagi menerapkan adalah Korea Selatan.

Kemudian, ada beberapa negara yang sedang dalam proses untuk menjadi mitra seperti India, Singapura, dan Uni Emirat Arab.

’’Di Jatim, baru ada 17 dokumen dengan nilai devisa Rp 14,67 miliar pada periode 2022-2024. Padahal, total dokumen impor di wilayah tersebut mencapai 494 ribu dengan nilai devisa Rp 1.119 triliun,’’ ungkap Rudy.

Untuk jenis komoditas, terbesar masih buah-buahan dengan devisa Rp 6,43 milar dan pangan olahan sebesar Rp 3,56 miliar.

Sisanya ada sparepart mesin, Barang cetakan, Alat kesehatan, pangan olahan, kimia dan mesin.

Jika dilihat negara mitra atau pemasok, hanya  ada dua negara mitra yang memanfaatkan fasilitas tersebut، yaitu Thailand dan Malaysia.

Thailand adalah negara dengan penggunaan LCT terbesar yang mencapai 76,5 persen.

Sisanya sebanyak 23,5 persen dari Malaysia.

Sedangkan, Tiongkok yang secara nasional sudah memanfaatkan skema tersebut belum terlihat di data Jatim.

"Ini adalah tantangan yang harus terus kita dorong, yang salah satunya untuk melindungi kestabilan nilai tukar," tegasnya.

Program LCT diusung pada 2022 untuk bisa menjaga stabilitas nilai rupiah dengan menghindari penggunaan mata uang jangkar dalam perdagangan internasional.

Melalui program ini, pebisnis bisa melakukan transaksi dengan negara mitra menggunakan dua mata uang tanpa harus terhubung ke mata uang seperti dollar AS (US$) atau Euro (EUR).

"Untuk menggalakkan program ini, pemerintah sudah memberikan benefit. Di lingkup Bea Cukai, ada insentif impor barang LCS yang bisa bebas dari jalur merah," tambah Rudy.

Sebagai informasi jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

’’Harus ada pemetaan dari pemangku kepentingan tentang komoditas apa saja dari negara mitra yang bisa melalui skema LCT. Misalnya impor minyak mentah yang potensi nilai devisanya mencapai 19,71 triliun. Kalau bisa dialihkan maka kinerja LCT bakal terbantu,’’ beber Rudy.

Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia, Ita Vianty menambahkan, penggunaan US$ dalam aktivitas perdagangan internasional memang masih dominan.

Menurut data yang dihimpun BI, 80 persen impor masih menggunakan USD.

"Sedangkan, 94 persen ekspor menggunakan juga mata uang terkuat dunia itu," ujar Ita.

Positifnya, makin banyak perusahaan yang sadar dengan skema tersebut.

Hal tersebut digambarkan dengan pertumbuhan nilai transaksi LCT yang mencapai US$ 6.285 juta tahun lalu.

’’Hingga Juli tahun ini, nilainya sudah mencapai US$ 5.428 miliar. Rasio LCT tahun ini sudah mencapai 7,51 persen dari total perdagangan internasional,’’ terang Ita.

Pada kesempatan yang sama, CEO Tancorp Abadi Nusantara, Hermanto Tanoko mengatakan bahwa pihaknya adalah salah satu perusahaan yang melakukan aktifitas impor dan ekspor.

Namun hingga kini masih belum menggunakan skema LCT karena biaya yang dikeluarkan dinilai akan lebih tinggi mengingat nilai tukar rupiah seringkali tidak stabil.

"Kembali lagi, kepercayaan kepada IDR bagaimana. Kalau mesti hedging dan segala macem maka biaya akan lebih tinggi. Karena kalau pakai LCT dan rupiahnya tidak stabil kami akan mengalami suatu kerugian. Dari sisi kami bagaimana sih rupiah bisa stabil. Untuk itu, pemerintah harus bisa membuat rupiah dipercaya di dalam negeri dan juga di luar negeri," papar Hermanto.

Sementara saat membuka kegiatan bertema 'Optimalisasi Local Currency Transaction untuk Memperkuat Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Jawa Timur', Kepala KPw BI Jatim, Erwin Gunawan Hutapea, menekankan pentingnya sinergi kebijakan untuk memperkuat ekonomi Jatim, khususnya di sektor unggulan.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai potensi LCT dalam mendukung kinerja industri berorientasi ekspor," kata Erwin.

Acara ini juga merupakan bagian dari rangkaian kompetisi ilmiah nasional East Java Economic Forum (EJAVEC) 2024, yang akan diadakan pada 22-23 Oktober 2024 mendatang.