Berita Tulungagung

Kepesertaan BPJS Kesehatan Tulungagung Terendah di Jatim, Butuh Anggaran Untuk Capai UHC 80 Persen

PJ Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengakui UHC Tulungagung memang masuk ketagori terendah di Jawa Timur

Penulis: David Yohanes | Editor: Deddy Humana
surya/david yohanes
Layanan di Kantor BPJS Kesehatan Tulungagung. 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tulungagung sebesar 73,88 persen dari total jumlah penduduk. Dengan angka ini Kabupaten Tulungagung menjadi kabupaten dengan persentase kepesertaan BPJS Kesehatan terendah di Jawa Timur. 

Kabupaten Tulungagung masih jauh dari angka minimal Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95 persen jumlah penduduk. Angka ini masih jauh dibanding capaian UHC nasional sebesar 98,67 persen dan UHC Jawa Timur sebesar 94,81 persen.

PJ Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengakui UHC Tulungagung memang masuk ketagori terendah di Jawa Timur. “Memang butuh biaya besar dan harus dihitung dengan cermat. Kita akan tambah lewat APBD,” jelas Heru. 

Salah satu upaya meningkatkan UHC adalah menambah alokasi anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk masyarakat tidak mampu. Heru berharap, tahun ini capaian UHC bisa mencapai angka 80 persen.

Sedangkan dengan penambahan alokasi anggaran tahun 2025, UHC di 95 persen bisa tercapai. “Tahun 2025 harus bisa mencapai UHC,” tegasnya.

Heru menambahkan, situasi ini akan dirapatkan dengan BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung. Alasannya, masalah ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat terkait manfaat program BPJS Kesehatan

Karena itu perlu ada proses sosialisasi agar masyarakat tahu keuntungan ikut program BPJS Kesehatan, terutama jika butuh biaya pengobatan saat sakit. “Target 80 persen ini dicover PBI APBD dan PBI APBN. Jadi dua-duanya sama-sama jalan,” ujarnya.  

Data di BPJS Kesehatan Tulungagung, kepesertaan mandiri di Tulungagung mencapai 40 persen dari total kepesertaan. Dari total kepesertaan mandiri, 60 persen di antaranya menunggak iuran.

Penunggak iuran ini sebanyak 59.897 jiwa dengan nilai tunggakan mencapai Rp 47,6 miliar. Besarnya tunggakan karena banyak warga yang mendaftar ke BPJS Kesehatan hanya saat membutuhkan saja.  

Seperti saat akan melahirkan, atau saat membutuhkan pembiayaan tindakan medis, seperti operasi. “Setelah mereka sembuh dari penyakitnya, tidak mau lagi membayar iuran. Kami juga kena prank,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Tulungagung, Fitriyah Kusumawati berseloroh. *****

 

Sumber: Surya
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved