Bawaslu Terima 32 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Jelang Pilkada 2024, Ada Bacabup Diduga Diteror

SURYA.co.id, SURABAYA - Pada dua pekan menjelang masa kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Jatim sudah menerima 32 laporan soal dugaan pelanggaran Pemilu di Jawa Timur.

Komisioner Bawaslu Jatim, Anwar Noris, mengungkapkan laporan dugaan pelanggaran pemilu itu mayoritas adalah soal dugaan pelanggaran netralitas ASN hingga kepala desa yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.

"Di antaranya, Kabupaten Pasuruan, Sumenep, Bojonegoro, Bangkalan, Jombang, Jember dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Yang marak memang soal netralitas ASN, netralitas kepala desa. Dan beberapa juga netralitas penyelenggara Pemilu dalam hal ini PPK dan PPS," kata Noris dalam Talkshow Politik Tribun Series bertema Waspadai Modus Pelanggaran Pilkada Jatim dipandu Mujib Anwar, Manajer Editor Online Tribun Jatim Kompas Gramedia. Selain Noris, juga hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan Arie Yunianto dan Maulana Sholehodin, Ketua Tim Hukum Pasangan Gus Mujib-Ning Wardah (MUDAH), Rabu (11/9/2024).

Menurut Noris, sesuai kewenangan setiap laporan yang masuk ke Bawaslu, lantas dilakukan tindaklanjut.

Sepanjang memenuhi syarat formil, maka Bawaslu juga melakukan upaya lanjutan, yakni melakukan telaah mendalam apakah termasuk dalam ranah administrasi, pidana dan semacamnya.

"Termasuk 32 laporan yang masuk itu sudah dilakukan penanganan," ujarnya.

Isu netralitas ASN dan aparat lain sebetulnya hampir selalu muncul pada setiap gelaran kontestasi Pemilu.

Ia berharap ada partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk memastikan Pilkada 2024 ini berjalan sesuai ketentuan.

Berlangsungnya Pilkada yang jujur, adil dan sebagainya merupakan tanggung jawab bersama.

"Kami terus melakukan sosialisasi, apa yang boleh dan tidak boleh di Pemilu," ungkapnya.

Bawaslu Jatim pun menjamin akan terus memelototi berbagai tahapan Pilkada 2024.

Apalagi, saat ini diakui akan masuk dalam berbagai tahapan Pilkada yang krusial, misalnya penetapan daftar pemilih tetap (DPT), penetapan calon hingga masa kampanye yang akan berlangsung dua pekan mendatang.

Berbagai tahapan itu masuk kategori rawan pelanggaran, sehingga butuh antisipasi.

Noris menjelaskan penetapan DPT masuk krusial lantaran menyangkut hak pilih warga negara.

Apalagi tahapan sebelum DPT sangat panjang.