Akan Ada Kota Baru di Surabaya Mirip Singapura

"Tidak hanya ancaman banjir karena ruang penampung air di laut berkurang sebegitu besar. Belum lagi total nilai ekonomi nelayan berkurang. Menurunkan nilai sistem ekologi laut dan menurunkan nilai sistem sosial laut atau pesisir," kata Yusa. 

Jangan Rugikan Warga dan Lingkungan

Pemkot Surabaya siap mendukung Proyek Strategi Nasional (PSN) di Surabaya, termasuk di antaranya Surabaya Waterfront Land (SWL) di pesisir Surabaya. Sekalipun demikian, Pemkot mengingatkan agar proyek tersebut tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat sekitar termasuk soal kelestarian lingkungan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemkot Surabaya sebenarnya telah menyusun beberapa rencana strategis ke depan dalam pemanfaatan kawasan pesisir. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Surabaya nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya tahun 2014-2034.

Kawasan Pantai Timur Surabaya menjadi salah satu titik kawasan pelestarian lingkungan alam pantai dan satwa sebagai aset wisata dan pengembangan pertanian di perkotaan. Juga, penetapan kawasan pantai berhutan mangrove dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung.

Menindaklanjuti PSN di Surabaya, Pemkot telah bersurat kepada pemerintah pusat. Isinya, Pemkot berharap agenda pusat tetap memberdayakan masyarakat sekitar. "Tidak mungkin saya biarkan ketika ada kegiatan baru tapi bisa menghambat dan mematikan nelayan. Itu tidak akan pernah saya biarkan di Kota Surabaya," kata Cak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya.

Sebaliknya, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini berharap ada peningkatan pendapatan nelayan pasca PSN. Ada sejumlah peluang baru yang bisa dimanfaatkan nelayan lokal seperti peningkatan hasil nelayan, perluasan pasar wisatawan, hingga potensi lainnya.

Dalam kajian perencanaan PSN nantinya, Pemkot juga akan meminta proyeksi pendapatan nelayan setelah SWL dilaksanakan. "Jika digunakan (sebagai PSN) maka nelayan ini harus tetap mendapatkan hasil. Bahkan, jauh lebih bagus atau lebih tinggi daripada hasil yang didapat dia sebelum ada kegiatan PSN ini," kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.

Tak hanya nelayan, Pemkot Surabaya juga akan memastikan kawasan mangrove tak terganggu. Sebaliknya, ruang konservasi tersebut harus diperluas.

"Terkait dengan alam dan mangrove-nya. Mangrove tidak boleh dihilangkan, kalau dia (hutan mangrove) pasti akan menambah," tegas Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Institut Teknologi 10 November ini.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan detail proyek tersebut. "Seperti yang sudah saya sampaikan, suara saya juga sama, harus seperti ini dan ini. Nanti kita lihat bagaimana reklamasinya," kata Eri.

Untuk diketahui, Surabaya Waterfront Land (SWL) menjadi satu di antara 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diumumkan pemerintah pusat, April 2024 lalu. Diklaim tanpa memakai uang negara, proyek ini akan mengerjakan pembangunan pulau buatan seluas 1.084 hektar yang terbagi dalam 4 blok dengan rincian Blok A 84 ha, Blok B 120 ha, Blok C 380 ha dan Blok D 500 ha.

Merupakan proyek panjang yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 tahun, pekerjaan ini akan dilaksanakan PT Granting Jaya. Ditargetkan bisa mengangkat nilai produksi nelayan, proyek ini baru masuk pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).