Tegaskan Muktamar PKB hanya di Bali, Plh Ketua PKB Kabupaten Pasuruan Mas Dion: di Luar Itu Ilegal

SURYA.co.id | PASURUAN - Jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Pasuruan mendatangi Polres Pasuruan, Kamis (22/8/2024) siang.

Kedatangan pengurus DPC PKB Kabupaten Pasuruan ini untuk laporan dan koordinasi dengan Polres Pasuruan terkait dengan Muktamar PKB 24-25 Agustus mendatang di Bali.

Pelaksana Harian Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, mengatakan pihaknya menyampaikan pemberitahuan kepada Polres Pasuruan terkait dengan Muktamar PKB yang digelar akhir pekan ini.

Baca juga: Rawan Upaya Pemecahan Pengurus, PKB Kota Pasuruan Minta Perlindungan Hukum Jelang Muktamar PKB

Disampaikan dia, ada lima orang dari DPC PKB Kabupaten Pasuruan yang akan berangkat ke muktamar.

Mereka adalah Ketua Dewan Syura PKB KH Mudjataba AS, dan Sekretaris Dewan Syura M Faidillah Nasor.

Selain itu, Pelaksana Harian Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, Sekretaris DPC PKB Nur Kholis Majid dan bendahara DPC PKB Wiwik Wahyuni.

“Kami akan berangkat berlima. Kelimanya itu resmi dan sah. Kami tidak mengirimkan lainnya. Di luar lima orang dari perwakilan itu ilegal,” kata Mas Dion, sapaan akrabnya.

Disampaikannya, Muktamar PKB hanya satu.

Mukmatar resmi diselenggarakan langsung oleh DPP yang dipimpin Ketua Umum Muhaimin Iskandar di Bali.

“Sekali lagi, di luar muktamar yang di Bali itu ilegal. Karena kami-kami ini adalah pengurus resmi yang diakui secara konstitusi. Jadi, diluar apa yang sudah disepakati itu ilegal,” tegas Mas Dion.

Dia meminta, kepolisian dan pihak-pihak terkait ikut membantu demi kelancaran perwakilan DPC PKB Kabupaten Pasuruan menuju arena muktamar di Bali.

“Saya pastikan dan saya tegaskan, DPC PKB itu solid. Tidak ada yang namanya berbelok. Insyallah kami dukung Gus Muhaimin jadi Ketua Umum PKB lagi;” ungkapnya.

Mas Dion juga menegaskan, jika ada pihak-pihak yang melakukan upaya provokatif dengan menggerakkan orang dan bertujuan untuk mengacaukan atau menggagalkan upaya muktamar di Bali itu adalah tindakan ilegal.

“Yang jelas kalau ada upaya-upaya begitu, itu bukan PKB. Karena jelas sejak awal, PKB solid dan tidak mungkin bertindak provokasi apalagi sampai menggagalkan muktamar. Kami tunduk dan patuh atas perintah pimpinan,” tutupnya.