Sosok I Dewa Gede Palguna, Eks Hakim MK Sebut DPR Membangkang Secara Telanjang Putusan Pengadilan

"MKMK tidak perlu bersikap apa-apa, kami tidak punya kewenangan memeriksa Baleg (Badan Legislasi) DPR. Tapi cara ini, buat saya pribadi, adalah pembangkangan secara telanjang terhadap putusan pengadilan," tegas Palguna pada Rabu (21/8/2024).

Situasi semakin ironis karena putusan pengadilan yang dikangkangi DPR adalah putusan MK selaku lembaga tinggi negara yang ditugaskan konstitusi mengawal UUD 1945.

Selain itu, tindakan ini juga dilakukan terhadap pengadilan, dalam hal ini MK, yang tidak berwenang mencampuri urusan apa pun di DPR sebagai pembentuk undang-undang.

"MK adalah pengadilan yang, sebagaimana galibnya pengadilan, baru bisa bertindak kalau ada permohonan," ujar Palguna. 

"Tinggal kelakuan itu dihadapkan dengan rakyat dan kalangan civil society serta kalangan kampus. Itu pun jika mereka belum kecapekan (untuk melawan)," kata dia melanjutkan.

Sosok I Dewa Gede Palguna

Sosok yang bernama lengkap Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum tersebut sebelumnya pernah menolak 2 kali tawaran menjadi hakim konstitusi.

Namun, pria kelahiran Bangli 54 tahun silam ini kembali mengenakan toga kebesaran, mengawal konstitusi.

 Karier I Dewa Gede Palguna dimulai sebagai Penyiar Radio Hot FM Denpasar, Bali 93,5 MHz pada tahun 1987, sambil menjalani studi Strata-I di Universitas Udayana, Bali.

Selain menjadi seorang Penyiar Radio, Palguna mendapat panggilan untuk mengajar sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dwijendra, Denpasar pada tahun 1987 hingga 1988.

Setelah menyelesaikan studinya tersebut, Palguna diangkat menjadi Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali pada tahun 1988.

Kariernya melesat di awal tahun 90-an saat Palguna diangkat menjadi Co-Lecturer pada Summer Law Programme.

Program gabungan antara Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan School of Law University of San Fransisco, California, Amerika Serikat ini berlangsung pada tahun 1995.

Dua tahun kemudian dia diangkat menjadi Ketua Bagian Hukum Internasional serta Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Selanjutnya ia menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah periode 1999-2004.