Money Politics Dan Netralitas ASN Ancaman Terbesar Pilkada, Bawaslu Jatim Ajak Masyarakat Mengawasi

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Politik uang alias money politics dan netralitas jajaran ASN masih menjadi di antara potensi peta kerawanan yang disoroti menjelang Pilkada serentak 2024 di Jatim.

Hal itu terpaparkan saat Bawaslu Jatim melakukan pemetaan berbagai kerawanan pada Pilkada yang akan berlangsung 27 November 2024 mendatang. Money politics dan ketidaknetralitan ASN masih dianggap rawan. 

Pemetaan kerawanan itu dilakukan dengan menghadirkan berbagai stakeholder, Minggu (18/8/2024). Di antaranya Pemprov, Polda dan Kodam V Brawijaya. 

"Ini untuk memperkaya pengetahuan kita agar kita punya modal yang cukup dalam mengantisipasi seluruh kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi lewat Pilkada," kata Ketua Bawaslu Jatim, A Warits di Hotel Harris Surabaya. 

Salah satu isu krusial yang dinilai patut diwaspadai adalah soal praktik money politics. Hal ini menjadi atensi, mengingat hampir seluruh wilayah punya potensi terjadinya praktik money politics ini. 

Meskipun Bawaslu mengakui untuk hal ini sulit dilakukan pembuktian secara hukum. Meski begitu, Bawaslu mewanti-wanti agar ada antisipasi bersama. 

Untuk pengawasan, Warits mengatakan Bawaslu tidak bisa sendirian. Apalagi jumlah personel yang dimiliki di setiap daerah terbatas. Untuk tingkat kecamatan atau Panwascam, ada tiga orang di setiap kecamatan. 

Kemudian Bawaslu juga punya 1 orang untuk pengawas di masing-masing tingkat desa/kelurahan. Sehingga Warits menyatakan butuh andil masyarakat. 

"Kami sering menyampaikan, tidak mungkin Bawasl maksimal melakukan pengawasan tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Jadi kalau ada pelanggaran, bisa disampaikan kepada Bawaslu," terang Warits. 

Komisioner Bawaslu Jatim, Eka Rahmawati menjelaskan, pemetaan Kerawanan pemilu itu berfokus pada apapun yang bisa berpotensi menghambat penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil. 

Dari berbagai analisis yang dilakukan, Eka menyebut dimensi konteks sosial politik yang terbilang rawan tinggi. Terutama dari netralitas ASN, TNI dan Polri. 

Hal itu diakui menjadi kerawanan yang tinggi di Jawa Timur. Bentuk potensi pelanggaran di antaranya adalah mobilisasi dukungan.

Potret itu setidaknya dihimpun dari data laporan dari jajaran di tingkat kabupaten/kota. Tak hanya potensi money politics dan netralitas, soal lain yang turut disoroti adalah tentang data pemilih yang masih dinilai rawan. 

"Mitigasinya tentu kita harus melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan bahwa data pemilih tidak ada persoalan, hak pilihnya terlindungi agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya," ujar Eka yang membidangi Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat saat dikonfirmasi di sela kegiatan. ****