KI Jatim Ingatkan Isu Transparansi Masuk Tema Debat Pilkada,Ukur Komitmen Calon Kepala Daerah

SURYA.CO.ID SURABAYA - Komisi Informasi (KI) Jawa Timur mendorong isu transparansi atau keterbukaan informasi publik menjadi salah satu tema penting dalam ajang debat Pilkada serentak 2024. 

Ketua KI Jatim Edi Purwanto menjelaskan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah mengatur bagaimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang.

Keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung kedaulatan rakyat.  

"Mengacu UU tersebut, tentu penting bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana komitmen para calon kepada daerah dalam hal keterbukaan informasi publik itu ketika mereka terpilih sebagai pimpinan badan publik," kata Edi, Rabu (9/10/2024). 

Pelaksanaan Pilkada saat ini memang akan segera memasuki ajang debat Paslon. Hal ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam Pilkada. Menurut Edi, isu seperti kesejahteraan rakyat, infratruktur, hukum, dan sejenisnya, memang penting. 

Namun, dia memandang kunci dari sejumlah itu isu adalah bagaimana implementasi setiap kebijakan atau program publik yang sumber pendanaannya dari APBN/APBD itu dapat tersampaikan ke masyarakat dengan transparan.

Dengan pemerintahan yang transparan dan berintegritas bisa membangun kepercayaan hingga partisipasi publik. 

Edi mengakui, isu transparansi belum menjadi tema sentral dalam debat pada Pilkada sebelumnya. Selaras dengan perkembangan arus informasi melalui beragam kanal atau platform, maka komitmen keterbukaan informasi tersebut menjadi sangat penting.

Saat ini, KI sudah berkomunikasi dengan KPU terkait pentingnya memasukkan materi KIP itu dalam debat calon pilkada. 

Selain itu, Edi mengungkapkan jika KI Provinsi Jatim juga akan berkirim surat resmi. Pentingnya keterbukaan informasi itu juga mengacu hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan KI Provinsi Jatim dalam beberapa tahun terakhir. Meski trennya cukup positif, namun dia memandang belum ada komitmen secara merata. 

"Dari hasil Monev kami, memang ada perkembangan cukup signifikan badan-badan publik di Jatim dalam hal optimalisasi layanan transparansi informasi. Namun, komitmen itu sejauh ini masih belum merata. Karena itu perlu terus didengungkan bersama,’’ tuntas Edi.